Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, memberikan sindiran tajam terkait diskusi yang melibatkan tiga pejabat tinggi negara di Joglo GIK UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Senin malam, 15 Juni 2026. Acara tersebut berakhir ricuh setelah muncul protes dari sejumlah mahasiswa di lokasi.
Deddy Sitorus: Pemilihan Waktu dan Tempat Tidak Tepat
Menurut Deddy, secara etis kejadian ricuh itu memang patut disayangkan. Namun, dalam konteks akumulasi kemarahan massa yang terjadi bersamaan, potensi kericuhan sulit dihindari. Ia mempertanyakan keputusan panitia yang tetap menggelar diskusi tersebut. Deddy menilai pemilihan waktu dan tempat terkesan sebagai bentuk tantangan.
"Saya justru mempertanyakan pemilihan tempat dan waktu untuk kegiatan itu yang abai terhadap dinamika, kesannya seolah menantang dan tak peduli," ujar Deddy saat dihubungi pada Kamis, 18 Juni 2026.
Kegiatan Seharusnya Ditunda
Deddy menegaskan bahwa kegiatan semestinya bisa dilakukan jauh-jauh hari atau setelah situasi kondusif, sekaligus untuk menjawab tuntutan aksi mahasiswa. "Jadi jelas-jelas kegiatan ini sejak awal berpotensi menimbulkan gesekan," katanya.
Kritik untuk Budiman Sudjatmiko
Deddy juga menyindir status Budiman Sudjatmiko sebagai mantan aktivis yang selama 12 tahun terakhir berada di pusat kekuasaan. Menurutnya, status itu membuat Budiman dipisahkan oleh jarak dan tembok yang tinggi dengan mahasiswa. Deddy menilai Budiman tidak bisa terus-menerus bernostalgia atau beromantisasi seolah masih menjadi bagian dari mahasiswa.
"Sepertinya dia tidak sadar bahwa posisinya sebagai mantan aktivis adalah satu-satunya nilai tukar yang dia pakai untuk berada di lingkar kekuasaan," ujar Deddy.
Kronologi Diskusi Ricuh
Acara yang bertajuk "Kopdar Bareng Mas Dar: Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" ini merupakan kolaborasi Kopdar Bareng Mas Dar, NYL, dan Total Politik. Tiga pejabat yang hadir adalah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dijadwalkan hadir berdasarkan poster, namun pada hari pelaksanaan tidak tampak di panggung.
Klarifikasi Sudaryono
Melalui siaran pers, Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Ia mengklaim bahwa dirinya bersama Nusron dan Budiman datang ke UGM dengan niat berdialog secara terbuka dan demokratis dengan mahasiswa. "Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini," ujar Sudaryono.
Ia menambahkan bahwa mereka siap ditanya apa saja dan diadili seperti apa pun. Namun, di tengah forum, terdapat sekelompok peserta yang tidak menginginkan diskusi dilanjutkan sehingga situasi menjadi tidak kondusif. "Kami sempat berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog," ungkapnya.
Sudaryono membantah anggapan bahwa dirinya dan rombongan meninggalkan lokasi karena menghindari dialog. "Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," tegasnya.
Pernyataan Budiman Sudjatmiko
Budiman Sudjatmiko juga memberikan pernyataan terkait insiden tersebut. Ia mengatakan forum yang semestinya menjadi ruang bertukar gagasan itu terpaksa berakhir lebih cepat setelah situasi di dalam ruangan memanas. "Seharusnya kita bisa berdialog dengan sehat dan lancar. Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa. Tapi tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif," kata Budiman.
Ia mengaku tidak keberatan untuk tetap berada di dalam gedung dan menemui mahasiswa. Namun, petugas keamanan memutuskan mengevakuasinya karena khawatir kondisi semakin tidak terkendali.
Komitmen Pemerintah untuk Dialog
Menutup keterangannya, Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah, menurutnya, selalu siap berdialog secara demokratis dengan siapa pun.
