PDIP Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace Usai Serangan AS-Israel ke Iran
Politikus PDIP yang juga anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa Indonesia sebaiknya segera keluar dari keterlibatan dalam Board of Peace (BoP). Desakan ini muncul sebagai respons atas serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dinilai telah mengancam integritas politik luar negeri Indonesia.
Lima Alasan Utama untuk Keluar dari BoP
TB Hasanuddin memaparkan lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP. Pertama, partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip bebas aktif yang diamanatkan dalam konstitusi. "Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," katanya.
Kedua, pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran. Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain.
Ketiga, posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. TB Hasanuddin mengingatkan bahwa mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan. "Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," ucapnya.
Risiko Fiskal dan Geopolitik
Keempat, alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. "Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia," jelas dia.
Kelima, Indonesia dinilai berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan. "Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah," ucapnya.
Bukan Berarti Abai terhadap Perdamaian
TB Hasanuddin menegaskan bahwa langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. "Sebaliknya, hal tersebut justru untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, independen, serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa," kata TB Hasanuddin.
Dia juga mengingatkan bahwa Prabowo Subianto pernah diberhentikan sebagai anggota TNI melalui Keputusan Presiden (Keppres) Presiden BJ Habibie, sebagai contoh bagaimana keputusan strategis dapat diambil untuk menjaga konsistensi dan integritas nasional. Dengan demikian, evaluasi dan penarikan diri dari BoP dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa politik luar negeri Indonesia tetap teguh pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.
