Partai Republik AS Gagalkan Upaya Demokrat Batasi Perang Trump ke Iran
Washington DC - Para anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik berhasil menggagalkan upaya Partai Demokrat untuk mengakhiri serangan militer AS terhadap Iran. Partai Republik di parlemen AS terus mencegah langkah-langkah yang bertujuan membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam konflik dengan Iran, memperkuat posisi eksekutif dalam kebijakan luar negeri.
Sesi Parlemen yang Singkat dan Simbolis
Anggota DPR AS dari Partai Republik, Chris Smith, yang mewakili New Jersey, memimpin sesi "pro forma" singkat pada Kamis (9/4/2026) dan mengakhirinya sebelum kelompok politisi Partai Demokrat dapat mengesahkan resolusi dengan persetujuan mutlak. Tindakan ini, seperti dilaporkan Reuters dan Al Arabiya, Jumat (10/4/2026), sebagian besar bersifat simbolis namun mencerminkan ketegangan politik yang mendalam.
Resolusi yang diajukan Partai Demokrat menyerukan penghentian operasi militer AS terhadap Iran. Meskipun upaya Kamis itu tidak berhasil, para pemimpin Partai Demokrat di DPR dan Senat AS telah berjanji untuk kembali memaksakan pemungutan suara soal pembatasan wewenang perang setelah mereka kembali dari reses pekan depan.
Upaya Berulang dan Kekhawatiran yang Meningkat
Anggota parlemen AS dari Partai Demokrat telah mencoba dan berulang kali gagal, dalam beberapa bulan terakhir, untuk meloloskan resolusi tentang pembatasan wewenang perang. Resolusi ini bertujuan memaksa Trump mendapatkan izin parlemen sebelum meluncurkan operasi militer, baik di Venezuela maupun Iran.
Ancaman yang dilontarkan Trump terhadap Iran pada awal pekan ini, termasuk pernyataan tentang "seluruh peradaban akan mati", semakin meningkatkan kekhawatiran di kalangan Partai Demokrat. Puluhan anggota parlemen AS dari Partai Demokrat bahkan menyerukan pencopotan Trump dari jabatannya sebagai Presiden AS, menandai eskalasi dalam kritik internal.
Pernyataan dan Pembelaan dari Berbagai Pihak
"Mengancam genosida bukanlah taktik negosiasi," kata anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Sara Jacobs, yang mewakili California, dalam konferensi pers di luar Gedung Capitol, Washington DC. Pernyataan ini disampaikan setelah sesi "pro forma" singkat, yang digelar karena parlemen AS sedang reses Paskah selama dua minggu.
Trump sebelumnya mengumumkan dirinya menyetujui gencatan senjata selama dua minggu dengan Iran pada Selasa (7/4), kurang dari dua jam sebelum tenggat waktu yang dia tetapkan untuk serangan besar-besaran terhadap Teheran. Gedung Putih, dalam pembelaannya, mengatakan tindakan Trump sah dan sesuai dengan haknya sebagai panglima tertinggi AS untuk melindungi negara tersebut, dengan memerintahkan operasi militer terbatas.
Konteks Hukum dan Dukungan Politik
Partai Republik memegang mayoritas tipis atas Partai Demokrat di DPR dan Senat AS, serta hampir secara bulat mendukung semua kebijakan Trump. Meskipun Konstitusi AS menetapkan bahwa Kongres, bukan presiden, yang dapat menyatakan perang, pembatasan itu tidak berlaku untuk operasi jangka pendek atau jika negara menghadapi ancaman langsung.
Konvensi Jenewa tahun 1949, tentang perilaku kemanusiaan dalam perang, melarang serangan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap penting bagi warga sipil, menambah kompleksitas debat hukum ini. Situasi ini menyoroti perbedaan mendalam antara kedua partai dalam menangani isu keamanan nasional dan wewenang presiden.
