Pansus 11 DPRD Kota Bandung Soroti Ancaman Penurunan Angka Kelahiran
Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung terus memperdalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk periode 2025 hingga 2045. Pembahasan ini mendapat berbagai masukan, termasuk dari pemerintah pusat seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta menyesuaikan dengan dinamika kebijakan terbaru.
Penyesuaian Regulasi dengan Kebijakan Pusat
Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia, A.Md.Keb., S.ST., M.A.R.S., MM, mengungkapkan bahwa pembahasan Raperda GDPK telah menerima banyak masukan. Dalam waktu dekat, pemerintah pusat diperkirakan akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait grand design kependudukan, yang dijadwalkan pada Juni atau Juli mendatang. Sherly menegaskan, "Insya Allah akhir Maret segera selesai. Karena itu kita harus melakukan penyesuaian agar Raperda ini selaras dan bisa diturunkan menjadi Perwal maupun Perda."
Sejumlah poin dalam draf awal telah disederhanakan dan disesuaikan untuk menghindari tumpang tindih dengan regulasi pusat serta meningkatkan efektivitas. Namun, tantangan utama yang disoroti adalah tren penurunan angka kelahiran di Kota Bandung, yang berpotensi memengaruhi struktur demografi kota dalam jangka panjang.
Ancaman Penurunan Angka Kelahiran dan Dampaknya
Sherly Theresia menyatakan bahwa meskipun angka pernikahan di Kota Bandung relatif masih tinggi, keinginan untuk memiliki anak justru menurun. Fenomena ini, jika terus berlanjut, dapat menyebabkan struktur penduduk didominasi oleh usia lanjut dalam 10 tahun ke depan. "Kalau ini terus terjadi, 10 tahun ke depan bisa saja struktur penduduk didominasi usia lanjut," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya edukasi kepada generasi muda mengenai kehidupan berkeluarga. Menurut Sherly, memiliki anak bukanlah beban jika dipersiapkan dengan baik. "Setidaknya dua anak cukup. Itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Perlu ada pemahaman bahwa menikah dan punya anak tidak seseram yang dibayangkan," tuturnya.
Tantangan Kependudukan di Era Modern
Sherly juga menyoroti perubahan gaya hidup dan pengaruh budaya global yang membentuk pola pikir generasi muda. Tekanan media sosial, gaya hidup bebas, serta pandangan bahwa memiliki anak adalah beban, menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kependudukan di Bandung. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan regulasi yang komprehensif, terutama di sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Penduduk bukan sekadar soal jumlah, tetapi kualitas. Kesiapan sejak lahir, akses pendidikan, hingga kesiapan memasuki dunia kerja harus dipastikan," tegasnya. Selain itu, Sherly mengakui adanya kendala dalam validitas data kependudukan. Sebagai kota wisata dan tujuan, Bandung banyak dihuni pendatang, yang memengaruhi data kelahiran dan kematian meskipun bukan warga ber-KTP Kota Bandung. "Secara angka memang tercatat, tetapi ternyata bukan warga asli Kota Bandung. Ini yang harus kita benahi agar basis data benar-benar akurat," pungkasnya.
