NasDem Usul Ambang Batas Parlemen 7%, PSI: Semoga Tak Gali Kuburan Sendiri
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengusulkan peningkatan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7%. Usulan ini menuai tanggapan dari Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, yang berharap langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menjegal partai-partai baru.
Tanggapan Kritis dari PSI
Ahmad Ali menyatakan bahwa PSI menghargai semua masukan dari partai politik, termasuk dari NasDem. Namun, ia mengingatkan agar semangat membangun bangsa tidak terdegradasi oleh pikiran tersebut. "Semoga ini bukan satu pikiran, semangat, untuk menjegal partai-partai yang baru ya kan?" ujar Ali kepada wartawan pada Selasa, 24 Februari 2026.
Ali lebih lanjut memperingatkan bahwa usulan ini bisa menjadi bumerang bagi NasDem sendiri di Pemilu 2029. "Jadi teriakan yang selama ini diteriakkan oleh Pak Surya Paloh tidak bertentangan dengan semangat ini. Tapi bagi saya, ini juga peringatan untuk Partai NasDem. Semoga bukan, Partai NasDem tidak sedang menggali kuburannya sendiri di 2029 nanti kan," ungkapnya.
Kesiapan PSI dan Amanat Reformasi
Ali menegaskan bahwa PSI tidak khawatir dengan usulan ambang batas parlemen berapa pun angkanya. Partai tersebut telah mempersiapkan diri untuk adaptif dengan segala kemungkinan. "Bagi kami 4%, 3%, 7%, itu bukan hal. Karena kami mempersiapkan diri, kami sudah mempersiapkan partai ini untuk adaptif dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan datang," jelasnya.
Ia juga menyoroti amanat reformasi yang memberikan ruang sebesar-besarnya bagi partai politik, dengan menyinggung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presidential threshold. "Kalau dia demikian, maka semua partai peserta politik tidak harus dibatasi oleh parliamentary threshold," imbuh Ali, menekankan pentingnya tidak membatasi partai politik dalam berpartisipasi pemilu.
Konsistensi NasDem dan Pertanyaan tentang Demokrasi
Sebelumnya, Surya Paloh menyatakan bahwa NasDem akan konsisten mendorong ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 7%. Ia berargumen bahwa ambang batas 7% jauh lebih efektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan implementasi demokrasi. "Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif," ujar Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 21 Februari.
Paloh juga mempertanyakan manfaat demokrasi jika tidak membawa kemanfaatan, dengan menyinggung banyaknya partai politik saat ini. "Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki," tambahnya, mendorong refleksi tentang efektivitas sistem politik.
Diskusi ini terjadi dalam konteks persiapan pembahasan RUU Pemilu yang ditargetkan Komisi II DPR dimulai pada Juli mendatang, menunjukkan dinamika politik yang terus berkembang terkait aturan pemilihan umum di Indonesia.
