Muzani Tegaskan Indonesia Bisa Keluar dari BoP Kapan Saja, Tapi Harus Ada Kesepakatan Bersama

Muzani Tegaskan Indonesia Bisa Keluar dari BoP Kapan Saja, Tapi Harus Ada Kesepakatan Bersama

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak untuk keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian kapan saja. Pernyataan ini disampaikan menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang semakin meningkat belakangan ini.

"Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi, seperti beberapa kali disebutkan oleh presiden. Kita bisa saja kapan saja bisa keluar," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2026).

BoP Dibentuk untuk Percepat Kemerdekaan Palestina

Muzani menjelaskan bahwa BoP awalnya dibentuk dengan tujuan mempercepat proses kemerdekaan Palestina. Organisasi ini juga memiliki mandat untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah Palestina.

Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat (AS) sebagai penginisiasi BoP melakukan serangan terhadap Iran. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan netralitas organisasi tersebut.

Keputusan Keluar Harus Disepakati Bersama

Meski menegaskan kemungkinan keluar, Muzani menekankan bahwa keputusan tersebut tidak bisa diambil secara sepihak oleh Indonesia. "Tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," ujar Muzani.

Pernyataan ini menegaskan bahwa proses keluar dari BoP memerlukan pembicaraan dan persetujuan dari pihak-pihak terkait dalam organisasi tersebut.

Desakan MUI agar Indonesia Keluar dari BoP

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaannya dari BoP. MUI menilai BoP tidak efektif dalam mewujudkan kemerdekaan sejati Palestina.

Dalam tausiyahnya, MUI menyatakan bahwa AS yang memainkan peran sentral dalam BoP justru menghadapi pertanyaan besar tentang komitmennya terhadap perdamaian yang adil. Serangan AS bersama Israel terhadap Iran dinilai memperkuat arsitektur keamanan yang timpang.

Kekhawatiran Bahayakan Integritas Politik Luar Negeri

Politikus PDIP yang juga anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa Indonesia sebaiknya segera keluar dari keterlibatan dalam BoP. Menurutnya, keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita," ujar TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin memaparkan lima alasan utama mengapa Indonesia perlu menarik diri dari BoP, termasuk:

• Partisipasi Indonesia dinilai mencederai prinsip bebas aktif.
• Pemerintah tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran.
• Posisi yang tidak netral dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia.
• Mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan.
• Keputusan untuk tetap berada dalam BoP menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.

Dengan berbagai tekanan dan pertimbangan ini, wacana keluarnya Indonesia dari BoP terus mengemuka, menunggu keputusan final yang diharapkan mengutamakan kesepakatan bersama dan kepentingan nasional.