MUI Soroti Rencana Pengiriman 8.000 Prajurit TNI ke Gaza, Khawatir Terjebak Agenda Amerika-Israel
Pemerintah Indonesia sedang mematangkan rencana untuk mengirimkan sebanyak 8.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina. Pasukan ini direncanakan bergabung dengan misi perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP) untuk membantu meredam konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut.
Peringatan Keras dari Majelis Ulama Indonesia
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti rencana tersebut dengan peringatan keras. MUI mewanti-wanti adanya risiko besar secara politik dan moral terkait keputusan pemerintah mengirimkan tentara Indonesia ke Gaza. Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, mengungkapkan kekhawatiran bahwa misi ini bisa terjebak dalam agenda hegemonik Amerika Serikat dan Israel.
"Misi tersebut dinilai berisiko terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina. Belum ada kejelasan mengenai kerangka misi perdamaian, apakah di bawah mandat Dewan Keamanan PBB atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF) yang berisiko tinggi," ujar Prof Sudarnoto, seperti dikutip dari situs resmi MUI pada Kamis, 12 Februari 2026.
Kekhawatiran atas Kerangka ISF dan Agenda Tersembunyi
Prof Sudarnoto menjelaskan bahwa ISF belum menjadi entitas resmi tunggal di bawah mandat PBB, seperti UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Golan. Dia menekankan bahwa pengiriman tentara dalam kerangka ISF biasanya dikendalikan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, dengan fokus pada stabilisasi wilayah pascakonflik.
"Jangan sampai terperangkap dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yang bertujuan menundukkan Gaza atau Palestina," tegasnya. Dia juga mengingatkan bahwa ISF berfokus pada demiliterisasi Gaza, termasuk pelucutan senjata Hamas, yang dinilai bukan solusi berkeadilan bagi Palestina.
"Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal, Indonesia selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan penghapusan penjajahan, termasuk oleh Israel," tambah Prof Sudarnoto.
Permintaan untuk Pertimbangan Ulang dan Risiko Reputasi
MUI meminta pemerintah mempertimbangkan ulang keputusan pengiriman pasukan ke Gaza. Prof Sudarnoto khawatir, jika tidak dipikirkan matang, keputusan ini bisa mengakibatkan reputasi Indonesia jatuh sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
"Jika tidak dipertimbangkan matang, pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa pembela Palestina akan jatuh," ujarnya.
Rencana pengiriman 8.000 prajurit TNI ini muncul dalam konteks komitmen Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian global, namun MUI menekankan pentingnya kehati-hatian agar tidak terlibat dalam konflik yang lebih kompleks dan merusak posisi moral negara.
