Muhammadiyah Tegaskan Penolakan terhadap Wacana Perubahan Struktur Polri
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir secara tegas menolak wacana perubahan struktur Kepolisian Republik Indonesia yang mengusulkan penempatannya di bawah kementerian tertentu. Menurut Haedar, langkah semacam itu justru berpotensi menimbulkan masalah baru dan tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada saat ini.
Posisi Polri di Bawah Presiden Hasil Pertimbangan Matang
Haedar menegaskan bahwa posisi Polri dan Tentara Nasional Indonesia yang berada langsung di bawah Presiden merupakan hasil pertimbangan matang pasca reformasi. Kedua institusi ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda namun sama-sama strategis sebagai alat negara. "Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan perbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan," kata Haedar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Menurut Haedar, perubahan struktural yang dilakukan setiap kali muncul persoalan justru berisiko memperumit keadaan. Ia menilai, penggabungan Polri ke dalam kementerian yang juga memiliki persoalan internal berpotensi menciptakan masalah ganda. "Kalau Polri ada masalah digabung dengan kementerian yang ada masalah, di situlah memunculkan dobel masalah. Kementerian mana pun sekarang tidak ada yang tanpa masalah," ujarnya.
Perubahan Struktural Bukan Solusi Jangka Panjang
Haedar menegaskan bahwa pendekatan semacam itu tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang. Dalam pandangannya, perubahan struktural bukanlah jawaban atas seluruh persoalan tata kelola. "Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural? Cukuplah," tegas Haedar.
Dorongan Penerapan Good Governance yang Konsisten
Ketimbang mengubah struktur kelembagaan, Muhammadiyah mendorong penerapan prinsip good governance secara konsisten, baik di tubuh Polri, TNI, maupun birokrasi kementerian. Menurut Haedar, tantangan utama yang dihadapi institusi negara saat ini berkaitan dengan:
- Tata kelola yang efektif
- Pencegahan korupsi secara menyeluruh
- Pelayanan yang optimal kepada masyarakat
Ia menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kapasitas dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut tanpa harus menempuh perubahan struktural yang berisiko. "Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi," ujarnya.
Harapan untuk Pembenahan Internal Institusi Negara
Muhammadiyah, lanjut Haedar, berharap seluruh institusi negara—Polri, TNI, birokrasi, dan kementerian—terus melakukan pembenahan internal agar:
- Prinsip good governance berjalan dengan baik
- Korupsi semakin diminimalkan
- Pelayanan kepada bangsa dan negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
"Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif," kata Haedar. Ia menegaskan Muhammadiyah tidak akan masuk ke wilayah personal atau figur dalam jabatan pemerintahan, termasuk posisi pimpinan tertinggi Polri, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. "Saya yakin Pak Prabowo memiliki pandangan yang luas, saksama, dan bijaksana," pungkasnya.
