Ketua MPR Tanggapi Desakan MUI agar Indonesia Keluar dari Board of Peace Gaza
Ketua MPR RI Ahmad Muzani secara resmi merespons desakan keras yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga keagamaan tersebut meminta pemerintah Indonesia untuk segera mencabut keanggotaannya dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza, sebuah inisiatif yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Presiden Prabowo Masih Mencermati Situasi Global
Dalam pernyataannya, Muzani menjelaskan bahwa keputusan terkait keanggotaan Indonesia di BoP sangat bergantung pada sikap dan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto. "Semua pandangan yang berkembang di masyarakat akibat situasi ini Presiden menyimak dengan seksama," tegas Muzani saat ditemui di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, pada Senin (2/3/2026).
Menurutnya, Presiden Prabowo saat ini masih aktif memantau perkembangan konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Tidak hanya itu, beliau juga dikatakan terus mendengarkan berbagai aspirasi dan suara yang muncul dari dalam negeri. "Beliau akan terus mencermati keadaan di Timur Tengah, termasuk mendengarkan, membaca pandangan dan pikiran yang berkembang di tanah air dari semua lapisan masyarakat," ujar Muzani lebih lanjut.
Ketika ditanya secara spesifik mengenai desakan MUI agar Indonesia keluar dari BoP, Muzani menegaskan bahwa pesan tersebut telah sampai ke telinga Presiden. "Ya, saya kira Presiden sudah tahu," tandasnya dengan singkat namun jelas.
Dasar Tausiyah dan Kritik Tajam MUI terhadap Board of Peace
Desakan untuk keluar dari BoP ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, MUI telah mengeluarkan sebuah tausiyah resmi bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Minggu (1/3/2026). Tausiyah ini disampaikan sebagai bentuk duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Dalam dokumen tersebut, MUI menyampaikan kritik yang sangat tajam terhadap peran Amerika Serikat. Lembaga ini mempertanyakan efektivitas dan niat sebenarnya dari BoP yang dikelola AS.
- MUI mempertanyakan apakah strategi BoP benar-benar diarahkan untuk menciptakan perdamaian yang adil di Palestina.
- Atau justru, inisiatif ini dinilai hanya memperkuat arsitektur keamanan global yang timpang dan pada akhirnya mengubur harapan kemerdekaan sejati bagi rakyat Palestina.
"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," demikian bunyi tegas pernyataan sikap MUI dalam tausiyah tersebut.
Eskalasi Konflik dan Kekhawatiran Perang Regional
MUI juga menyoroti tindakan terbaru Amerika Serikat dan Israel yang melakukan serangan terhadap Iran. Menurut penilaian MUI, aksi ini justru memicu eskalasi dan berpotensi besar memicu perang regional yang lebih luas, yang dapat melibatkan berbagai kekuatan baik secara langsung maupun melalui pihak-pihak proksi.
Dengan latar belakang inilah, desakan untuk keluar dari BoP semakin mengemuka. MUI menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam dewan yang dipandang tidak netral dan justru menjadi bagian dari pihak yang memicu konflik, dapat merugikan posisi dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Respons dari Ketua MPR Ahmad Muzani ini menjadi penanda awal bagaimana pemerintah, dalam hal ini lembaga legislatif, mulai menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari otoritas keagamaan seperti MUI, dalam menyikapi dinamika politik internasional yang kompleks dan berdampak langsung pada kepentingan nasional.
