Tito Perkuat Koordinasi untuk Percepatan Penanganan Pascabencana di Sumatera
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatera, memastikan setiap pihak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Rapat Koordinasi di Kemendagri Jakarta
Semangat koordinasi tersebut tergambar dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Rapat digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK), Pratikno.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik RI (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah, serta pejabat lainnya.
Fokus pada Kebutuhan Masyarakat di Huntara
Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat adalah upaya memastikan kebutuhan masyarakat yang tinggal di hunian sementara (huntara) dapat terpenuhi. Huntara ini dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI (BNPB), Danantara, maupun Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU).
Tito menjelaskan, "Yang di huntara ini, mereka waktu itu, mereka akan diberikan, dibuatkan dapur umum, dan makan mereka ditanggung." Huntara merupakan bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir, sementara mereka menunggu hunian tetap (huntap) selesai dibangun.
Selain itu, masyarakat juga memiliki pilihan lain, seperti tinggal di rumah saudara atau menyewa hunian dengan kompensasi berupa Dana Tunggu Hunian (DTH).
Skema Bantuan Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah
Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera, dengan dasar tingkat kerusakan rumah:
- Rp 15 juta untuk perbaikan rumah rusak ringan.
- Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang.
- Rp 60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang, yang disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah di lokasi semula atau lahan relokasi.
Tito menambahkan bahwa bantuan tidak hanya terbatas pada perbaikan rumah. Pemerintah juga menyiapkan bantuan perabotan serta stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Ia menyarankan agar bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada masyarakat dengan rumah rusak berat, tetapi juga yang mengalami kerusakan sedang.
"Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi [masyarakatnya] perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang [stimulan] ekonominya," ujar Tito.
Penanganan Puing-Puing Kayu Sisa Banjir
Forum tersebut juga membahas penanganan puing-puing kayu sisa banjir yang masih terdapat di beberapa daerah terdampak. Tito mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan RI (Menhut) Raja Juli Antoni terkait kebijakan penanganan tersebut, menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
Dengan koordinasi yang diperkuat ini, diharapkan penanganan pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih cepat dan efektif, memberikan dukungan maksimal bagi masyarakat yang terdampak.
