Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa Peristiwa Kudatuli yang terjadi pada 27 Juli 1996 merupakan simbol ketidakadilan yang tidak boleh terulang. Dalam pidatonya pada peringatan 30 tahun Kudatuli di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026), Megawati menyatakan aparat negara harus menjalankan tugas sesuai hukum dan tidak lagi dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan.
Kudatuli sebagai Simbol Ketidakadilan
“Buat saya, Kudatuli itu adalah simbol. Simbol dari apa? Ketidakadilan,” kata Megawati. Ia mempertanyakan penyerangan terhadap Kantor DPP PDI yang saat itu dipimpinnya. Menurutnya, lokasi tersebut merupakan kantor yang sah dan diakui negara, namun tetap diserang. “Tempatnya saja sah. Itu diberikan oleh negara. Saya didukung juga sah. Tapi kenapa karena saya yang menang lalu kok saya dibeginikan? Dan serangnya itu juga bukan dari luar, dari aparat kita,” ujarnya.
Megawati mengaku turut merasakan tekanan setelah peristiwa tersebut. Ia mengatakan pernah tiga kali dipanggil polisi dan sekali menjalani pemeriksaan di kejaksaan dari pukul 08.00 hingga 20.00 WIB. “Saya dipanggil polisi tiga kali. Kejaksaan satu kali, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam,” ungkapnya. Pemeriksaan baru berakhir setelah dirinya mempertanyakan kepada penyidik apakah proses telah selesai. “Kalau saya tidak tanya, ‘Ini pemeriksaan apakah sudah selesai atau belum? Saya ini istri seseorang.’ Baru mereka bilang, ‘Sudah selesai, Bu,’” tuturnya.
Kritik terhadap Buzzer dan Pesan untuk Generasi Muda
Megawati juga menyoroti maraknya buzzer yang kerap menyerang seseorang hanya karena imbalan uang. Meski melontarkan kritik tajam, ia menegaskan dirinya bukan provokator. “Saya bukan provokator. Saya bertanggung jawab kepada negeri ini,” tegasnya. Di akhir pidato, Megawati mengajak generasi muda tidak kehilangan arah dalam membangun masa depan bangsa. Ia meminta anak muda memiliki keyakinan, keberanian, keteguhan, dan kesabaran serta tetap menjaga harga diri sebagai bangsa Indonesia. “Masukkan ke dalam hati sanubari bahwa saya adalah orang Indonesia dan saya punya harga diri untuk menjadi orang Indonesia,” tandasnya.
Hasto: Kudatuli Pelajaran agar Kekerasan Tak Terulang
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh pihak menjadikan Peristiwa Kudatuli sebagai pelajaran agar praktik kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan tidak kembali terjadi. Menurutnya, demokrasi harus dijalankan dengan menjunjung kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Hasto mengatakan seluruh rangkaian peristiwa penyerbuan Kantor PDI pada 27 Juli 1996 ditampilkan dalam pameran sejarah sebagai pengingat atas tragedi kemanusiaan dan demokrasi.
Hasto mengungkapkan Megawati berpesan agar watak kekuasaan yang otoriter dan menindas rakyat tidak boleh dibiarkan tumbuh kembali. “Peristiwa tragedi Kudatuli tersebut mengajarkan bahwa watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri tidak boleh dibiarkan. Karena itulah demokrasi harus hidup dengan terang kemanusiaan, memperjuangkan kebenaran, keadilan,” ujar Hasto. Ia menegaskan demokrasi membutuhkan pers yang bebas, masyarakat sipil yang kuat, pendidikan politik yang sehat, serta penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
Politik Tanpa Fitnah dan Serangan Pribadi
Hasto juga mengingatkan agar praktik politik yang dipenuhi fitnah dan serangan terhadap pribadi tidak lagi mewarnai kehidupan demokrasi. Kritik seharusnya diarahkan pada kebijakan, bukan menyerang individu. “Ibu Mega juga mengingatkan bagaimana politik yang sering bising karena berbagai upaya untuk mendeskreditkan, termasuk dari aspek-aspek pribadi, harus dijauhkan dan politik tidak boleh dengan fitnah,” katanya. Hasto menyinggung situasi setelah Kudatuli yang diwarnai praktik politik kambing hitam dengan tudingan subversi dan makar terhadap kelompok-kelompok kritis. PDI Perjuangan akan terus mendorong budaya politik yang membangun peradaban dan membuka ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah tanpa menjatuhkan kehormatan pribadi. “Kita berharap semua pihak belajar agar tidak boleh terjadi kekerasan atas nama apa pun oleh kekuasaan terhadap rakyatnya,” tandas Hasto.
