Ketua Banggar DPR Tegaskan MBG dalam Klaster Pendidikan Wajib, Tak Bisa Ditawar
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyikapi kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah konflik Timur Tengah yang memanas. Said menyebut ada sejumlah langkah yang mesti diantisipasi pemerintah, salah satunya terkait penajaman program prioritas yang mendesak dan tidak mendesak.
Penajaman Program Prioritas dalam APBN 2026
Said Abdullah mencontohkan program yang dinilai belum terlalu mendesak dan perlu dilakukan penyisiran. Ia mengatakan program tersebut bisa ditunda terlebih dahulu untuk mempertebal kantong cadangan pemerintah.
"Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya, ya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah. Untuk jaga-jaga," kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ia berharap pemerintah juga melakukan penajaman subsidi yang disorot masih kurang tepat sasaran. Said menyebut subsidi untuk kelompok atas dan industri berpotensi jadi lemak terhadap APBN.
MBG sebagai Bagian dari Anggaran Pendidikan Wajib
Said Abdullah lantas ditanyai soal program prioritas nasional (PSN) pemerintah Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menegaskan bahwa MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan wajib dan tidak bisa ditawar.
"Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan," ungkap Said.
Kendati demikian, ia tetap mengingatkan bahwa perbaikan tata kelola MBG harus terus diawasi. Said berharap program MBG bisa terlaksana dengan baik di lapangan.
"Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatory tadi, pendidikan ya," tambahnya.
Dalam konteks APBN 2026, Said Abdullah juga menyoroti penajaman subsidi LPG yang dinilai kurang tepat sasaran. Ia menyarankan penggunaan sistem yang lebih canggih, seperti fingerprint atau retina mata, untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
