Aksi Dukungan Program Strategis Prabowo di Jember
Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jember pada Sabtu, 20 Juni 2026. Sekitar 11 ribu orang turun ke jalan untuk menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Sekolah Rakyat.
Dampak Positif Program Terhadap Lapangan Kerja
Ketua aksi, Agus Nur Yasin, menegaskan bahwa ketiga program tersebut telah memberikan dampak signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hingga pertengahan Juni 2026, Program Makan Bergizi Gratis didukung oleh 27.820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyerap sekitar 1.391.000 tenaga kerja dan menjangkau 62.454.064 penerima manfaat, termasuk peserta didik dan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini juga mendorong perputaran ekonomi di pedesaan, dirasakan oleh petani padi, petani buah dan sayur, peternak telur, serta pelaku usaha lokal.
Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah mencapai 83.762 unit yang sah secara hukum, dengan 1.061 unit beroperasi dan menyerap 35.476 tenaga kerja sebagai manajer. Program ini berpotensi membuka lebih dari 500.000 lapangan kerja baru secara nasional. Sementara itu, Sekolah Rakyat ditargetkan mencapai 500 unit hingga tahun 2029, dengan 166 sekolah telah diresmikan dan menjangkau 45.000 murid dari keluarga fakir miskin.
Tuntutan Evaluasi Tata Kelola BGN
Dalam aksinya, FMJM menyampaikan delapan poin pernyataan sikap. Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka meminta BGN memperbaiki sistem tata kelola yang bersih dan transparan, serta melakukan evaluasi internal hingga ke level SPPG. Massa juga mendukung aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak yang melakukan adu domba, ujaran kebencian, dan tindakan yang membuat negara tidak kondusif.
