Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, menyoroti maraknya praktik penipuan yang melibatkan penggunaan rekening perbankan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama asosiasi perbankan nasional, Selasa (2/6). Rapat tersebut membahas Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (RUU PPSK).
Rekening Bank Disalahgunakan untuk Transaksi Ilegal
Puteri menyatakan bahwa perbankan masih sering dimanfaatkan untuk memfasilitasi transaksi ilegal, seperti penipuan dan pinjaman online ilegal. "Dana dari aktivitas tersebut banyak ditampung melalui rekening-rekening perbankan. Meskipun dalam UU PPSK yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sudah diatur sanksi pidana, termasuk bagi penyelenggara pinjol ilegal, namun dalam praktiknya rekening di bank, baik Himbara maupun swasta, masih kerap digunakan untuk transaksi ilegal," ujarnya.
Indonesia Anti-Scam Centre Blokir Ratusan Ribu Rekening
Sebelumnya, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Hingga 29 April 2026, IASC menerima laporan terhadap 932.138 rekening, dengan 485.758 rekening di antaranya telah diblokir. Puteri mempertanyakan langkah asosiasi perbankan untuk memperkuat pencegahan transaksi ilegal.
"Apakah terdapat permasalahan dalam aspek pengaturan? Atau perlu penguatan terhadap Satgas PASTI? Atau langkah apa yang diperlukan agar transaksi ilegal dapat dikendalikan sehingga tidak semakin banyak masyarakat menjadi korban?" tuturnya.
Harapan akan Implementasi Sistem Penguatan
Puteri berharap solusi penanganan transaksi ilegal di sektor perbankan dapat diimplementasikan. "Saya berharap dari seluruh penguatan sistem yang diajukan dapat benar-benar diimplementasikan, sehingga mampu memperkuat upaya pencegahan dan penanganan transaksi ilegal secara lebih efektif dan menyeluruh," katanya.
Usulan Daftar Hitam Nasional
Wakil Ketua Umum Perbanas, Nixon Napitupulu, menilai Indonesia memiliki pengalaman kebijakan yang dapat menjadi rujukan, seperti daftar hitam buku cek dan bilyet giro serta Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). "Saya sarankan seluruh rekening pinjol ilegal atau judi online yang teridentifikasi oleh BI, OJK, maupun PPATK masuk daftar hitam nasional, sehingga tidak akan dibuka rekening apapun. Ini juga di-share ke seluruh perbankan," pungkas Nixon.
