Jusuf Kalla Tegaskan Penolakan Pertemuan Demi Netralitas dalam Polemik Ijazah Jokowi
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya pernah menolak ajakan pertemuan dari sejumlah tokoh, termasuk Rismon Sianipar hingga Roy Suryo. Sikap ini diambil JK dengan tegas untuk menjaga netralitas di tengah polemik yang berkepanjangan mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini disampaikan JK dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 18 April 2026.
Penolakan Tegas untuk Hindari Keterlibatan dalam Isu Sensitif
Dalam kesempatan tersebut, JK menjelaskan bahwa ia tidak ingin terseret ke dalam pusaran isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik. "Saya tidak mau campur ini urusan. Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang, saya tidak terima," kata JK dengan lugas. Ia menegaskan bahwa permintaan pertemuan tersebut sempat disampaikan melalui perantara, namun ia secara konsisten menolaknya demi mempertahankan posisi netral.
JK juga menyebutkan bahwa Roy Suryo pun pernah mengajukan permintaan serupa, tetapi ia kembali menolak. "Ada yang minta waktu, Saya tolak. Roy Suryo mau ketemu saya, saya tolak. Demi saya mau netral," ujarnya. Penolakan ini menunjukkan komitmen JK untuk tidak terlibat dalam kontroversi yang dapat memecah belah masyarakat.
Nasihat untuk Mengakhiri Polemik Ijazah Jokowi
Diketahui, beberapa waktu sebelumnya, JK telah memberikan saran agar polemik ijazah Jokowi yang telah lama beredar di publik segera diakhiri dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menunjukkannya secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, ia yakin bahwa ijazah Jokowi adalah asli, dan pernyataannya ini hanyalah nasihat sebagai sesama senior, bukan serangan terhadap Jokowi.
"Sudahlah Pak Jokowi, sudahlah. Kasih lihat ijazah saja. Itu saja. Timbul lagi, sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli, kenapa tidak dikasih lihat?" imbuh JK. Ia menekankan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah perdebatan berkepanjangan yang hanya membuat masyarakat saling berselisih. "Membiarkan masyarakat berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat dua tahun. Ini yang saya ingin kasih tahu sama Anda," tambahnya dengan nada prihatin.
Dengan sikap ini, JK berharap agar isu ijazah tidak lagi menjadi bahan perpecahan, melainkan diselesaikan dengan transparansi demi menjaga harmoni sosial. Pernyataannya menggarisbawahi pentingnya netralitas dalam politik, terutama di tengah isu-isu sensitif yang dapat memengaruhi stabilitas nasional.
