Idrus Marham Kecam Serangan AS-Israel ke Iran: Ancaman bagi Perdamaian Global
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, dengan tegas mengecam serangan militer gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan tersebut dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan menimbulkan dampak luas yang mengkhawatirkan.
Serangan Dinilai Sebagai Preseden Buruk dalam Hubungan Internasional
Idrus Marham menyatakan bahwa serangan ini bukan sekadar operasi militer biasa, melainkan sebuah tindakan yang melukai nilai-nilai kemanusiaan universal dan mengancam fondasi perdamaian dunia. "Serangan ini menerobos keasasian wilayah dan otoritas negara lain, bahkan mencederai rasa keagamaan umat Islam di seluruh dunia," tegasnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 2 Maret 2026.
Ia menambahkan bahwa pembunuhan terhadap seorang pemimpin negara melalui serangan militer terbuka berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Hal ini dikhawatirkan dapat menyeret kekuatan global ke dalam pusaran perang terbuka, sehingga membahayakan stabilitas internasional.
Pelanggaran Prinsip Kedaulatan dan Hukum Internasional
Setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Idrus Marham menegaskan pandangan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang harus dihormati. Ia menyebut tindakan militer sepihak yang dilakukan oleh AS dan Israel sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Apapun dalihnya, pendekatan kekuatan bersenjata yang menghilangkan nyawa dan menghancurkan infrastruktur sipil adalah kemunduran peradaban. Dunia seharusnya bergerak menuju dialog, bukan dominasi militer," jelas Idrus. Pernyataan ini menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi daripada kekerasan.
Dampak Kemanusiaan yang Menyayat Hati
Idrus Marham juga menyoroti dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh serangan ini, terutama karena terjadi pada bulan Suci Ramadan. Berdasarkan laporan media internasional, serangan tersebut tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga memicu kerusakan luas di sejumlah wilayah strategis di Iran, termasuk kawasan Teheran.
"Korban sipil dilaporkan berjatuhan dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Ketika bom dijatuhkan, yang paling menderita adalah rakyat sipil. Anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak tahu-menahu soal geopolitik menjadi korban. Ini tragedi kemanusiaan," ucapnya dengan penuh keprihatinan.
Seruan untuk Peran Aktif Indonesia dalam Forum Internasional
Idrus Marham menyampaikan sikap politik Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil posisi tegas dalam forum internasional. Tujuannya adalah untuk menyerukan penghentian kekerasan dan mendorong gencatan senjata segera.
"Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Kita tidak boleh diam," kata dia. Ia meminta agar jalur diplomasi diintensifkan, termasuk melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna mencegah konflik meluas.
Idrus memperingatkan bahwa jika konflik ini terus bereskalasi, dampaknya tidak hanya bersifat regional, tetapi juga global, termasuk pada stabilitas ekonomi, energi, dan keamanan internasional. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan diplomasi aktif sangat diperlukan untuk mencegah bencana yang lebih besar.
Latar Belakang: Klaim Trump tentang Kepemimpinan Iran
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menyiapkan tiga kandidat untuk memimpin Iran, menyusul langkahnya melancarkan operasi militer yang ditujukan untuk menggulingkan kepemimpinan ulama di Teheran. Dalam wawancara dengan The New York Times, Trump mengungkapkan bahwa dirinya telah mengantongi "tiga pilihan yang sangat baik" namun menolak membeberkan identitas mereka.
Pernyataan tersebut menandai sikap terbaru Gedung Putih yang secara terbuka membicarakan skenario pascakepemimpinan di Iran, di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran. Hingga kini, belum ada rincian resmi mengenai bentuk pemerintahan yang diinginkan AS maupun mekanisme transisi kekuasaan yang dimaksud, sehingga menambah ketidakpastian di kawasan.
