Idrus Marham Pasang Badan Bela Bahlil Soal Polemik Stok BBM Cuma 20 Hari
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, dengan tegas membela pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, terkait isu cadangan bahan bakar minyak yang disebut hanya bertahan selama 20 hari. Idrus menengarai dengan cermat adanya pihak-pihak tertentu yang secara sengaja mengolah informasi teknis secara tidak utuh, dengan tujuan memicu kekhawatiran yang tidak perlu di tengah masyarakat, terutama pada bulan suci Ramadan yang penuh ketenangan ini.
Informasi Sebagian Picu Kepanikan
Idrus Marham menegaskan dengan keras bahwa informasi yang sering kali sampai ke telinga rakyat bersifat tidak utuh dan cenderung sepotong-sepotong. Hal ini, menurutnya, menyebabkan terjadinya kepanikan yang sebenarnya tidak diperlukan, khususnya ketika masyarakat sedang fokus menjalankan ibadah puasa. "Jadi begini, memang ada kadang-kadang informasi yang sampai ke rakyat itu tidak utuh. Ya tidak secara general dan tidak secara mendetail. Misalkan akhir-akhir ini pernyataan Ketua Umum Golkar sekaligus sebagai Menteri ESDM tentang 20 hari itu," kata Idrus kepada para wartawan usai acara buka puasa bersama Badan Saksi Nasional Partai Golkar di Jakarta, pada Sabtu malam tanggal 7 Maret.
Menurut penjelasan mendalam dari Idrus, angka 20 hari yang sempat disinggung oleh pemerintah sebenarnya merupakan bagian integral dari mekanisme siklus perputaran distribusi energi nasional yang telah berjalan lama. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk memahami dengan baik bahwa cadangan tersebut tidak akan pernah dibiarkan kosong sama sekali, melainkan akan terus diisi kembali secara berkala sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku. "Jadi 20 hari yang ada di dalam apa, lalu kemudian nanti akan diisi terus-terus. Dan ini siklusnya jalan terus sehingga tidak perlu ada khawatiran. Nah ini terpotong hanya seakan-akan 20 hari," ujarnya dengan penekanan.
Langkah Antisipasi Pemerintah Sudah Matang
Idrus Marham lebih lanjut menjelaskan bahwa Kementerian ESDM telah melakukan langkah-langkah antisipasi yang sangat matang dan terencana untuk memastikan bahwa kebutuhan energi selama musim mudik lebaran nanti tetap terpenuhi dengan lancar. "Padahal itu hanya menunjukkan siklus perputaran dari pada minyak itu dan lain-lain sebagainya. Nah ini yang perlu dijelaskan kepada rakyat. Dan oleh karena itu saya kira sudah ada penjelasan dari Kementerian ESDM, juga bahwa ini tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah mengantisipasi sedemikian rupa," jelasnya dengan rinci.
Politikus senior Golkar ini menyayangkan dengan dalam adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini demi kepentingan tertentu, terutama mengingat rendahnya solidaritas sosial yang terjadi saat ini. Baginya, menyebarkan ketakutan dengan cara memutarbalikkan data faktual adalah tindakan yang sama sekali tidak bisa ditoleransi karena sangat mengganggu ketenangan dan kenyamanan publik. "Nah ini kan bangsa kita sekarang ini karena solidaritas sosial kita semakin rendah, maka tidak ada olahan saja dicari olahan. Nah apalagi ada begini dan ini sudah menyesatkan rakyat," tegasnya dengan nada prihatin.
Peringatan Keras untuk Pihak yang Menyesatkan
Idrus Marham pun memberikan peringatan keras dan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba 'memancing di air keruh' dengan memanipulasi informasi. Menurut analisanya, tindakan menyesatkan rakyat bukan hanya sekadar persoalan politik biasa, melainkan sudah masuk ke ranah moral dan spiritual yang sangat serius dan mendalam. "Ya jangan mengolah, jangan menyesatkan rakyat. Ini tidak hanya mengganggu stabilitas pemerintahan tetapi juga adalah dosa besar karena itu adalah suatu sikap-sikap konsoliman," pungkasnya dengan nada tegas.
Sebelumnya, seperti dilaporkan, Bahlil Lahadalia telah mengungkapkan bahwa keterbatasan kapasitas penyimpanan atau storage menjadi tantangan utama dalam upaya memperbesar cadangan BBM nasional. Menurut Bahlil, kemampuan daya tampung BBM Indonesia sejak lama hanya berada pada kisaran maksimal 25 hari. Dengan kapasitas tersebut, pemerintah menetapkan standar minimal cadangan BBM nasional berada pada kisaran 20 hingga 23 hari sebagai bagian dari kebijakan yang rasional. "Saya sampaikan bahwa kemampuan daya tampung BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal 25 hari, maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20 sampai 23 hari," ujarnya seperti dikutip dari Antara, pada Rabu tanggal 4 Maret 2026.
Kebijakan Luar Negeri Harus Menguntungkan Rakyat
Dalam acara buka bersama yang sama, Idrus Marham juga membeberkan arah kebijakan internal partainya dalam merespons ketidakpastian geopolitik global, termasuk dampak potensial dari konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. "Itu kan di mana-mana juga ketua umum bicara itu. Bahwa kita selalu melakukan konsolidasi, koordinasi, mengantisipasi kemungkinan adanya dampak ya dari geopolitik yang tidak menentu itu," kata Idrus. "Tetapi yang penting adalah arahannya juga saya kira bahwa kita memikirkan kepentingan rakyat sendiri. Itu ini yang paling pokok," sambungnya dengan penekanan pada kepentingan nasional.
Idrus menjelaskan lebih lanjut bahwa instrumen politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus didukung penuh sebagai sebuah strategi besar yang visioner. Namun, ia juga mengingatkan dengan bijak bahwa posisi Indonesia yang bebas aktif harus dimaknai secara progresif dan dinamis untuk mengamankan kepentingan nasional secara maksimal. "Jadi langkah apapun politik luar negeri diambil di luar, itu dampaknya, implikasinya harus memberikan keuntungan dalam negeri. Itu jelas, itu bukan hanya dibicarakan kalau itu memang instruksi kepada kita," ungkapnya dengan jelas.
Idrus menyebut bahwa Bahlil secara konsisten dan berkelanjutan memerintahkan agar perjuangan politik luar negeri tidak boleh membuat Indonesia kehilangan jati diri yang fundamental. Prinsip-prinsip dasar negara tetap harus menjadi kompas utama dalam menentukan sikap di panggung dunia internasional agar tidak terombang-ambing oleh berbagai kepentingan asing yang mungkin bertentangan. "Kepada Partai Golkar, Pak Bahlil sudah menginstruksikan kebijakan luar negeri Pak Prabowo, bebas aktif itu harus dimaknai aktif dan karena itu dimanapun posisinya sebagai sebuah strategi harus didukung, yang penting adalah mengalir sikap politik itu, perjuangan politik itu tidak hanyut," tegasnya dengan penuh keyakinan.
