Idrus Golkar Desak Pemerintah Ambil Sikap Tegas Atas Serangan AS-Israel ke Iran
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dalam menanggapi memanasnya konflik di Timur Tengah. Hal ini menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang mengakibatkan tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Pernyataan Resmi dan Prinsip Bebas Aktif
Menurut Idrus, pada tahap awal, Indonesia perlu menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan ketidaksetujuan terhadap langkah militer yang dilakukan oleh AS dan Israel. "Ini prinsip!" tegas Idrus dalam keterangannya pada Rabu (4/3). Sikap ini penting sebagai penegasan posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, serta menjadi peringatan diplomatik atas keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump.
Idrus menjelaskan bahwa pernyataan tegas tidak setuju atas penyerangan tersebut merupakan peneguhan prinsip politik luar negeri Indonesia. Namun, ketidaksepakatan itu tidak serta-merta harus dimaknai dengan keluar dari forum internasional. "Pernyataan tegas tidak setuju atas penyerangan tersebut penting, sebagai peneguhan prinsip politik luar negeri kita. Namun, ketidaksepakatan itu tidak serta-merta harus dimaknai dengan keluar dari forum internasional," ujar Idrus.
Menolak Desakan Keluar dari Board of Peace
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merilis sembilan poin sikap resmi yang mengutuk keras tindakan militer Israel yang didukung AS. MUI juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Khamenei dan mendesak pemerintah Indonesia keluar dari BoP karena dinilai tidak efektif menghadirkan perdamaian, terutama dalam isu Palestina.
Merespons desakan MUI tersebut, Idrus memahami bahwa desakan untuk keluar dari BoP lahir dari semangat moral yang patut dihargai. Namun, keputusan diplomatik sejatinya tidak cukup hanya dilandasi "emosionalitas" yang spontan. Ia membutuhkan kalkulasi dingin tentang apa yang akan terselesaikan setelah mengambil sikap. Keluar dari forum bukan berarti bebas dari tanggung jawab, melainkan justru kehilangan kursi di meja tempat nasib kawasan dibicarakan.
Menurut Idrus, dalam tradisi diplomasi Indonesia yang bebas aktif, sikap tegas tidak pernah diperlihatkan dengan cara lepas tangan. Sebaliknya, justru dengan penguatan sikap dan peran yang efektif dalam mengendalikan arah perdamaian. "Yang penting sikapnya tegas. Tidak setuju, tetapi tetap memanfaatkan ruang diplomasi yang ada," ujarnya.
Mendorong Peran Diplomasi dan PBB
Idrus juga mendorong agar Indonesia tidak bersikap pasif dalam konflik ini. Prinsip bebas aktif, kata dia, harus dimaknai sebagai kepeloporan dalam menggalang negara-negara lain untuk menghentikan eskalasi perang dan kembali ke meja perundingan. Indonesia perlu mengambil peran sebagai mediator atau penengah yang kredibel.
Selain itu, Idrus menekankan pentingnya mengefektifkan perjuangan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Forum multilateral tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan penegakan hukum internasional, termasuk merujuk pada Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain.
Idrus juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil kepeloporan sebagai pemimpin dunia Islam dalam memperjuangkan penyelesaian masalah kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, momentum krisis ini harus dijadikan peluang untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai jembatan perdamaian dunia global.
"Kita harus bebas dalam menentukan sikap, tetapi aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Orientasi kita jelas, penyelesaian secara diplomatik. Perang hanya akan memperluas penderitaan dan menjauhkan cita-cita keadilan serta kemerdekaan," tegas Idrus.
Dengan demikian, Idrus Marham menegaskan bahwa sikap tegas pemerintah Indonesia harus diimbangi dengan strategi diplomasi yang matang, memanfaatkan forum internasional seperti BoP dan PBB untuk mendorong penyelesaian damai konflik di Timur Tengah.
