Hidayat Nur Wahid Dukung Sikap Tegas OKI Tolak Pernyataan Dubes AS untuk Israel
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) beserta negara-negara anggotanya. Dukungan ini diberikan sebagai respons atas penolakan dan kecaman keras terhadap pernyataan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, Mike Huckabee, yang mendukung hak Israel untuk memperluas wilayah penguasaannya hingga ke batas antara Sungai Nil dan Eufrat.
Pernyataan Dubes AS Dinilai Berbahaya dan Provokatif
Menurut HNW, pernyataan Dubes AS tersebut sangat berbahaya, ekstrem, dan provokatif. Ia menjelaskan bahwa perluasan wilayah yang dimaksud bukan hanya mencakup Palestina—termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur—tetapi juga meluas ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Peta ekspansi ini bahkan telah ditampilkan dalam atribut militer Israel, dengan beberapa pejabat Israel menyatakan bahwa ekspansionisme Israel meliputi sebagian kawasan Mesir, Arab Saudi, Irak, Suriah, Yordania, dan Lebanon.
HNW menegaskan bahwa pernyataan itu menimbulkan ketegangan, melanggar hukum internasional, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta melegitimasi pendudukan ilegal. Oleh karena itu, ia mendukung sikap OKI yang menolak keras pernyataan tersebut dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara-negara anggota, termasuk Palestina.
Momentum Solidaritas untuk Selamatkan Palestina
HNW menyebut ini sebagai momentum penting bagi OKI untuk memperkuat solidaritas dan eksistensi dalam menyelamatkan kedaulatan negara-negara anggotanya. Ia menekankan bahwa sikap tegas OKI sejalan dengan posisi Liga Arab, Liga Muslim se-Dunia, Gulf Cooperation Council (GCC), serta pernyataan bersama dari 11 Menteri Luar Negeri anggota OKI, seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Palestina, Indonesia, Pakistan, Oman, Kuwait, dan Bahrain.
"Sebagian besar para Menlu itu bahkan berasal dari negara yang menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP)," kata HNW dalam keterangannya pada Senin, 23 Februari 2026.
Pertentangan dengan Upaya Perdamaian dan Peran BoP
HNW menjelaskan bahwa pernyataan Dubes AS tersebut bertentangan dengan upaya perdamaian yang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump melalui BoP. Hal ini menjadi ujian atas keseriusan dan efektivitas BoP dalam mewujudkan perdamaian dan menghentikan perang. Ia mencurigai bahwa BoP mungkin hanya kedok untuk menyelamatkan Israel dan memberikan legitimasi bagi aksi ekspansionisnya.
Ia menyerukan agar negara-negara OKI yang menjadi anggota BoP tidak hanya menolak pernyataan Dubes AS secara terbuka, tetapi juga menuntut Trump untuk memberikan klarifikasi terbuka jika serius menghadirkan perdamaian di kawasan. "Dan bila perlu segera menarik dubes Huckabee dari Israel," tambahnya.
Dukungan dari Dalam Negeri AS dan Ancaman bagi Perdamaian
Lebih lanjut, HNW mengungkapkan bahwa kecaman terhadap pernyataan Dubes Huckabee tidak hanya datang dari luar AS, tetapi juga dari dalam negeri AS sendiri. Beberapa tokoh di AS telah meminta agar Huckabee ditarik karena pernyataannya dianggap berbahaya bagi perdamaian dan kepentingan AS.
Menurutnya, jika pernyataan ekstrem dan provokatif ini dibiarkan, kondisi Timur Tengah akan semakin memanas dan menjauh dari perdamaian. "Adanya agenda wujudkan klaim Israel Raya sebagaimana disebut Dubes AS itulah yang sudah lama dikritisi oleh kelompok-kelompok perlawanan di Gaza/Palestina," ujarnya.
Dampak pada Palestina dan Negara Sekitar
HNW menyoroti bahwa klaim Israel Raya ini telah memicu tindakan seperti Badai Al Aqsha pada 7 Oktober 2023 oleh Kelompok Perlawanan Gaza untuk menyelamatkan Masjid Al Aqsha dan Palestina. Hal ini juga mengancam negara-negara tetangga Palestina yang berpotensi menjadi korban ekspansionisme Israel.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya solidaritas yang kuat antara OKI, Liga Arab, dan GCC—termasuk oleh negara-negara anggota dari ketiga organisasi internasional tersebut yang juga menjadi anggota BoP—untuk menghentikan penjajahan Israel di Palestina dan perluasannya hingga ke kawasan antara Sungai Nil dan Eufrat.
Pembahasan Serius di BoP dan Opsi Indonesia
HNW menyerukan pembahasan serius di BoP mengenai rencana Israel untuk memperluas kawasan pendudukan. Ia menegaskan bahwa membiarkan Israel melanjutkan perang akan menjauhkan perdamaian dan menunjukkan ketidakefektifan BoP yang dibentuk oleh Presiden Trump.
Ia juga mengingatkan bahwa pernyataan Dubes AS bertentangan dengan prinsip solusi dua negara yang didukung oleh OKI dan pernyataan bersama 11 Menlu OKI. "Padahal 4 dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka," katanya.
Seruan untuk Indonesia dan Masa Depan BoP
HNW menegaskan bahwa jika pernyataan Dubes AS yang melanggengkan perang dan mengancam perdamaian tidak dikoreksi oleh Presiden Trump, maka opsi Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan BoP—sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo—perlu dipertimbangkan. Hal ini karena pernyataan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan sikap resmi Indonesia yang membela Palestina dan memperjuangkan kemerdekaannya, bahkan dalam skema solusi dua negara.
"Suatu hal yang tidak akan terwujud bila wacana Israel raya yang didukung oleh Dubes AS itu tidak dikoreksi dan dibiarkan menjadi agenda ekspansionisme/kolonialisme Israel," tutup HNW.
