Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengungkapkan adanya praktik curang dalam perdagangan komoditas strategis yang telah berlangsung selama 40 tahun dan merugikan negara. Praktik ini melibatkan komoditas seperti kelapa sawit dan batu bara.
Praktik Curang yang Terungkap
Menurut Hasan Nasbi, praktik curang ini sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan pelaku industri, namun tidak ada yang berani membicarakannya. Ia menegaskan bahwa hanya Presiden Prabowo Subianto yang berani mengambil sikap tegas untuk mengatasinya.
"Praktek ekonomi kita 40 tahun terakhir mungkin itu ada sesuatu yang menjadi pengetahuan umum. Orang yang ada di sektor itu tahu kejadian ini sebenarnya ada tapi tidak mau membicarakannya, tidak mau membahasnya, tidak mau kemudian mencarikan jalan keluar dari persoalan ini," kata Hasan dalam unggahan di akun Instagramnya, Selasa (2/6).
Bentuk Praktik Curang
Hasan Nasbi menjelaskan beberapa bentuk praktik curang yang terjadi dalam perdagangan komoditas keluar negeri, antara lain:
- Undercounting: Jumlah barang yang diekspor dicatat lebih rendah dari yang sebenarnya. Misalnya, ekspor 10 ton dicatat hanya 5 ton.
- Underinvoicing: Nilai ekspor dicatat lebih rendah. Contohnya, nilai ekspor Rp100 miliar diklaim hanya Rp50 miliar.
- Transfer Pricing: Harga jual ke luar negeri dimainkan melalui perusahaan afiliasi. Perusahaan di Indonesia menjual ke perusahaan afiliasi di Singapura dengan harga di bawah pasar, lalu perusahaan di Singapura menjual ke pembeli akhir dengan harga normal. Keuntungan dari selisih harga tidak dinikmati oleh perusahaan di Indonesia.
"Saya bikin perusahaan Indonesia kemudian saya juga bikin perusahaan di Singapura misalnya. Saya jual dari perusahaan Indonesia ke perusahaan saya yang di Singapura dengan harga di bawah harga pasar. Harga normalnya mungkin Rp15 ribu saya jual Rp10 ribu," jelas Hasan.
Kerugian Negara dan Langkah Pemerintah
Hasan Nasbi menyebutkan bahwa praktik-praktik tersebut merugikan Indonesia hingga Rp2.600 triliun per tahun. Untuk mengatasi hal ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan menerapkan sistem perdagangan satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia.
"Langkah berani ini diambil demi mengembalikan hak rakyat dan menegakkan kedaulatan ekonomi," tegas Hasan.
