Penasihat khusus presiden bidang komunikasi, Hasan Nasbi, angkat bicara mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5), sebagai respons terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Pernyataan Prabowo Dinilai Sederhana
Hasan menegaskan bahwa pernyataan Prabowo sangat jelas dan sederhana, tidak perlu ditafsirkan secara beragam. Menurutnya, saat itu Prabowo berbicara di hadapan masyarakat desa yang memahami maksud ucapannya.
"Paham dalam arti dua. Pertama, mereka memang secara tidak langsung tidak menggunakan dolar sama sekali. Mereka belanja pakai rupiah, jasa, tenaga, pertukaran barang semua berdagang pakai rupiah. Mereka tidak terlalu memikirkan kurs dolar saat itu," ujar Hasan dalam video yang diunggah di akun YouTube-nya, Rabu (20/5).
"Kedua, masyarakat desa juga paham bahwa presiden berbicara di depan mereka seperti kebijaksanaan orang tua yang berbicara kepada anak-anaknya," sambungnya.
Pemerintah Tidak Tutup Mata
Hasan menekankan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terjadi saat ini. Pada 5 Mei lalu, Prabowo telah memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Komisioner OJK.
"Selain membahas pertumbuhan ekonomi, mereka juga membahas tekanan nilai tukar dan berbagai langkah skenario yang bisa diambil pemerintah untuk menstabilkannya kembali," tuturnya.
Kebijaksanaan Pemerintah
Menurut Hasan, tidak semua kerja pemerintah dalam menghadapi setiap persoalan perlu disampaikan ke masyarakat. Hal ini merupakan bentuk kebijaksanaan.
"Kerumitan dan kompleksitas persoalan tidak harus ditransfer ke masyarakat, apalagi masyarakat desa. Ini adalah kebijaksanaan dari pemerintah terhadap warga negaranya. Apakah ada warga negara yang mengerti persoalan sebenarnya? Tentu ada," kata Hasan.
"Namun kerumitan itu tidak perlu ditransfer ke warga negara lain. Karena yang pada akhirnya mengatasi masalah ini adalah pemerintah. Pemerintah yang harus berpikir keras dan menjadikan ini sebagai beban. Jadi, beri waktu pemerintah untuk menjalankan strategi menstabilkan nilai tukar dan mencari titik ekuilibrium, baik lama maupun baru, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," pungkasnya.
