Eddy Soeparno Apresiasi Langkah Prabowo Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan untuk mengevaluasi dan memprioritaskan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, langkah ini merupakan kebijakan yang realistis dan strategis di tengah ketatnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah saat ini.
Prinsip 'No One Is Left Behind' Jadi Pedoman
Eddy Soeparno menegaskan bahwa evaluasi program MBG agar lebih tepat sasaran sangat penting untuk memastikan penerima manfaat adalah siswa-siswa yang paling membutuhkan bantuan gizi. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan prinsip yang selalu dipegang Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya.
"Sejak awal pemerintahan beliau, Presiden selalu bekerja berdasarkan prinsip 'no one is left behind', khususnya bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi dan paling membutuhkan," tegas Eddy dalam keterangan resminya pada Sabtu, 18 April 2026.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menilai keberpihakan Presiden Prabowo dalam mendahulukan MBG untuk kelompok yang membutuhkan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial yang nyata.
Pendekatan Berbasis Kebutuhan untuk Tekan Stunting
Eddy Soeparno menjelaskan bahwa keputusan ini menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi riil di lapangan. "Prioritas kepada daerah yang membutuhkan merupakan bentuk konkret dari kebijakan yang berbasis kebutuhan di daerah-daerah yang rentan gizi maupun kemiskinan," ujarnya.
Menurut analisisnya, pendekatan berbasis kebutuhan ini memiliki beberapa manfaat penting:
- Menekan angka stunting secara lebih efektif
- Meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia
- Mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang
- Memastikan bantuan tepat sasaran sesuai kondisi daerah
"Kami berharap bahwa pemberian MBG ke depannya didasarkan pada keakurasian data agar mereka yang berhak menerima MBG, senantiasa mendapatkan asupan gizi yang disediakan oleh negara," harap Eddy Soeparno.
Peringatan Keras untuk Pengelola SPPG
Selain mengapresiasi kebijakan evaluasi program, Eddy Soeparno juga menyoroti sejumlah keluhan yang ia terima selama kunjungan kerja ke berbagai daerah. Masalah utama yang ditemukan terkait dengan kualitas dan porsi makanan MBG yang tidak sesuai dengan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Dalam berbagai kunjungan ke daerah kami mendapatkan masukan tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum amanah menjalankan fungsinya dengan mengurangi volume atau kualitas makanan yang sudah menjadi hak para penerima," ungkapnya dengan nada prihatin.
Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini memberikan pesan tegas kepada seluruh pengelola SPPG di seluruh Indonesia:
- Bekerja dengan tekun dan jujur dalam menjalankan tugas
- Tidak mengambil jalan pintas demi keuntungan pribadi
- Memastikan kualitas dan kuantitas makanan sesuai standar
- Memberikan layanan terbaik untuk anak-anak penerima manfaat
"Ingat, mengambil hak orang lain itu tidak saja salah tetapi juga menunjukkan rendahnya moral si pelaku. Oleh karenanya saya menghimbau seluruh pengelola SPPG untuk memberikan kualitas dan layanan makanan yang terbaik untuk anak-anak kita," tutup Eddy Soeparno dengan penuh harapan.
Langkah evaluasi program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan gizi dan mendukung upaya pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.
