Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) Rahmat Hidayat Djati menegaskan bahwa tidak ada wilayah di Provinsi Jabar saat ini yang berada di luar cakupan Tatar Sunda. Semua daerah di dalam Provinsi Jabar adalah wilayah Sunda. Hal ini disampaikan terkait usulan mengubah nama Provinsi Jabar menjadi Tatar Sunda yang telah mendapat lampu hijau dari DPRD Jabar.
Semua Wilayah Jabar adalah Sunda
"Tidak ada wilayah non-Sunda. Semua yang ada dalam cakupan Provinsi Jawa Barat sekarang ini semuanya wilayah Sunda," kata Rahmat, Senin (6/7) dikutip dari detikJabar. Sebelumnya, kekhawatiran muncul dari sejumlah pihak yang menilai usulan nama "Provinsi Sunda" berpotensi tidak merepresentasikan keberagaman identitas budaya di Jawa Barat, khususnya dari kelompok budaya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jabar seperti Cirebon dan Indramayu.
Proses Uji Publik Melibatkan Semua Elemen
Rahmat memastikan DPRD tidak akan membahas usulan tersebut secara sepihak. Seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki pandangan berbeda, akan dilibatkan dalam proses penyusunan naskah akademik hingga konsultasi publik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar usulan perubahan nama provinsi memiliki landasan akademik dan aspirasi publik yang kuat sebelum diputuskan.
"Tentu, DPRD akan melaksanakan penyempurnaan naskah akademik, menggelar uji publik di seluruh wilayah kabupaten/kota dan mungkin saja akan melakukan survei bersama 120 anggota DPRD," ujarnya.
Pembahasan Masih Panjang
Rahmat mengatakan proses pembahasan masih panjang. Setelah rapat kerja Komisi I bersama tim pengusul beberapa waktu lalu, DPRD kini tengah menyusun skema pembahasan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan Pimpinan DPRD. Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa meluruskan bahwa banyak masyarakat salah memahami sikap DPRD setelah rapat kerja Komisi I bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat.
Buky menegaskan, DPRD belum menyetujui perubahan nama Provinsi Jawa Barat, melainkan hanya menyetujui agar aspirasi tersebut dibahas melalui mekanisme yang berlaku. "Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya 'oh DPRD setuju diganti', sehingga jadi ramai," kata Buky, Senin awal pekan ini seperti dikutip dari detikJabar.
Posisi DPRD: Setuju Dibahas, Bukan Diganti
Menurut Buky, posisi DPRD saat ini sebatas menjalankan fungsi kelembagaan untuk menerima dan membahas aspirasi masyarakat. "Posisinya itu DPRD setuju untuk membahas aspirasi yang disampaikan oleh beberapa tokoh atau elemen masyarakat terkait keinginan mengganti nama Provinsi Jawa Barat," ujar politikus Gerindra itu.
Dia pun menegaskan pembahasan usulan tersebut masih berada pada tahap awal. Bahkan dirinya mengaku belum mempelajari naskah akademik yang disusun tim pengusul.
Tantangan Sosiologis dan Polemik dengan Cirebon
Menurut Buky, aspek sosiologis menjadi tantangan terbesar apabila wacana tersebut terus berlanjut. Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi yang dihuni beragam kelompok budaya dan etnis. "Masalah sosiologis itu apa? Ya itu harus selesai dengan masyarakat Cirebon, harus selesai dengan masyarakat Sunda Betawi. Nah, secara sosiologis itu yang paling sulit menurut saya," ungkapnya.
Ia mengaku telah menerima berbagai respons dari masyarakat, termasuk tokoh-tokoh Cirebon yang mengaitkan wacana perubahan nama dengan keinginan pembentukan daerah otonomi baru. "Karena ada juga yang WA ke saya dari tokoh Cirebon misalnya, 'Kami setuju pergantian nama Provinsi Jawa Barat, selaras dengan itu kami juga ingin berdiri Provinsi Cirebon Raya. Tapi kami sangat mendukung nama Tatar Sunda, tapi seiring dengan itu kami juga ada keinginan untuk menjadi provinsi sendiri, Cirebon'," katanya. "Nah ini kan jadi polemik nih," sambung Buky.
