DPR Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik AS-Israel-Iran Terhadap Indonesia
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dampak serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, yang berpotensi memengaruhi berbagai aspek di dalam negeri. Ia menekankan pentingnya konsistensi pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, dengan mengedepankan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan hukum internasional.
Dampak Ekonomi dan Energi yang Serius
Amelia mengungkapkan bahwa dampak konflik ini terhadap Indonesia tidak boleh dipandang ringan. Dari sisi ekonomi, potensi gangguan distribusi energi global, khususnya melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz, dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Berdasarkan data 2025 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebutuhan kilang BBM sebesar 30,39% minyak mentah diperoleh melalui impor luar negeri.
"Kondisi ini akan berimbas pada kenaikan harga energi dan berimplikasi pada beban fiskal negara, tekanan inflasi, serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri," jelas Amelia. Ia juga menyebut bahwa ketidakpastian global akibat eskalasi konflik dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan arus investasi.
Aspek Keamanan dan Langkah Mitigasi
Dari aspek keamanan, situasi yang memanas di Timur Tengah berpotensi memicu polarisasi opini publik serta dinamika sosial domestik yang perlu dikelola secara bijak melalui komunikasi publik yang akurat dan terukur. Oleh karena itu, Amelia mendorong pemerintah untuk mengamankan rantai pasok energi, terutama jalur maritim Indonesia.
"Kami juga mendesak pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan ketahanan energi nasional, termasuk optimalisasi cadangan strategis dan diversifikasi sumber pasokan," kata Amelia. Ia menambahkan pentingnya menyiapkan kesiapsiagaan perlindungan warga negara Indonesia di kawasan terdampak melalui skema kontinjensi yang jelas dan respons diplomatik yang cepat.
Peran Internasional dan Perlindungan Jemaah Umrah
Di tingkat internasional, Amelia meminta Kementerian Luar Negeri mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera mengambil peran mediasi aktif untuk mencegah konflik meluas dan mendorong tercapainya gencatan senjata. "DK PBB memiliki mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sehingga langkah diplomatik yang tegas dan kolektif menjadi krusial," ujarnya.
Sementara itu, pemerintah telah melakukan langkah mitigasi terhadap jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi menyusul penutupan ruang udara di sejumlah negara kawasan Timur Tengah akibat konflik. Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yaitu Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji, untuk memastikan pendampingan dan koordinasi optimal bagi jemaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan.
Pemerintah memastikan situasi di dalam wilayah Arab Saudi hingga saat ini tetap aman dan terkendali, dengan aktivitas masyarakat berlangsung normal. KUH Jeddah terus berkoordinasi intensif dengan maskapai, penyelenggara travel, dan syarikah untuk mencari solusi bagi jemaah yang tertunda kepulangannya. KBRI Riyadh juga mengimbau WNI di Arab Saudi tetap tenang dan memantau informasi resmi dari otoritas setempat maupun perwakilan RI.
