Puan Maharani Tegaskan Komitmen DPR dalam Pengawasan Isu Strategis Nasional
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa dewan akan terus mengawal berbagai isu penting, termasuk reformasi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta kesehatan mental anak, yang menjadi perhatian serius dalam fungsi pengawasan legislatif. Pernyataan ini disampaikan saat penutupan Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
Fungsi Legislasi dan Anggaran DPR
Dalam pidatonya, Puan menjelaskan bahwa DPR RI melalui Badan Legislasi sedang mengevaluasi Program Legislasi Nasional untuk memastikan undang-undang yang dibentuk selaras dengan kebutuhan hukum dan aspirasi pembangunan. Beberapa RUU yang sedang disusun meliputi RUU Pangan, RUU Sistem Pendidikan Nasional, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pengelolaan Keuangan Haji. Selain itu, DPR juga membahas RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
Puan menekankan bahwa penyelesaian pembentukan undang-undang adalah hasil kerja konstitusional bersama pemerintah, mencerminkan komitmen politik yang bersifat moral dan kenegaraan. "Komitmen ini bertujuan mewujudkan ketertiban umum, memperluas kesejahteraan rakyat, dan melindungi kepentingan masyarakat secara adil," ujarnya.
Pada fungsi anggaran, Puan menyebut bahwa DPR telah membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2025, yang menjadi bahan perbaikan untuk pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal 2026 difokuskan pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh dan mandiri.
Isu Pengawasan: Kesehatan Mental hingga Reformasi Bea Cukai
Puan mengungkapkan bahwa DPR RI memberikan perhatian khusus pada sejumlah permasalahan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Isu-isu tersebut antara lain penanganan WNI di luar negeri, kesehatan mental anak, dan perlindungan anak dari ancaman child grooming. Selain itu, dewan juga mengawal evaluasi kebijakan penertiban kawasan terlantar, peningkatan pelayanan publik di daerah perbatasan dan terdampak bencana, serta pemulihan sektor kesehatan pascabencana.
"DPR mengawal reformasi internal Bea dan Cukai untuk optimalisasi penerimaan negara, serta kebijakan fleksibilitas Domestic Market Obligation batu bara untuk kepentingan nasional," tegas Puan. Isu lain yang diawasi termasuk penataan pasar modal, kesejahteraan guru madrasah swasta, dan kesiapan sensus ekonomi 2026.
Kesepakatan dengan Pemerintah dan Persiapan Haji
Pada masa sidang ini, DPR RI dan pemerintah telah mencapai kesepakatan terkait penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kesepakatan itu meminta pemerintah memaksimalkan anggaran APBN dengan data akurat dan memutakhirkan desil dalam tiga bulan ke depan, sementara layanan kesehatan tetap berjalan dengan iuran dibayarkan pemerintah.
Puan juga menyoroti persiapan ibadah haji 1447 H/2026 M, dengan menekankan peningkatan kualitas layanan jemaah, terutama di bidang akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pemerintah diminta menyusun rencana mitigasi untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dapat mengganggu pelayanan haji.
Selain itu, DPR menaruh perhatian pada percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Puan menegaskan bahwa setiap keputusan rapat kerja bukan sekadar administratif, tetapi mandat konstitusional yang harus ditindaklanjuti secara nyata.
Penutupan Masa Sidang dan Masa Reses
DPR RI pada masa sidang ini juga telah memberikan persetujuan dalam pengangkatan pejabat publik, seperti calon hakim konstitusi, anggota Ombudsman RI, dan deputi gubernur Bank Indonesia. Usai penutupan, DPR akan memasuki Masa Reses mulai 20 Februari hingga 9 Maret 2026.
Puan mengajak anggota dewan untuk memanfaatkan masa reses guna menyapa rakyat, menyerap aspirasi, dan menyampaikan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan. "Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh anggota DPR RI dan rakyat Indonesia, semoga diterima oleh Allah SWT," pungkasnya.
