DPR Temukan Data Bencana Sumatra Tak Sinkron, Bisa Berujung Pemborosan Anggaran
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait ketidaksesuaian data dampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata tidak sinkron dengan laporan dari dinas-dinas terkait di daerah. Hal ini dianggap berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses distribusi bantuan kepada korban bencana.
Kekhawatiran atas Ketidakakuratan Data
Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke lokasi terdampak bencana di Sumatera dilakukan untuk menerima masukan langsung dari berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya memastikan kesesuaian data antara BPS dan laporan dari dinas daerah. "Kami ingin mengetahui antara data yang disampaikan oleh BPS dengan kepala dinas yang berada di sini itu sama enggak, sinkron enggak. Karena hari ini Presiden menetapkan satu data bencana dari BPS," kata Sofyan dalam keterangannya pada Jumat (27/2).
Menurutnya, terdapat perbedaan signifikan antara data yang diterima dari BPS dan paparan yang disampaikan di daerah. Kondisi ini berisiko menyebabkan kesalahan dalam penyaluran bantuan jika tidak segera diklarifikasi. "Karena itu kita ingin mendapatkan kepastian mana yang benar sehingga mereka melakukan koordinasi. Kalau koordinasi yang salah itu akan menyebabkan bantuan itu salah, tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Dampak Pemborosan Anggaran dan Temuan Administratif
Sofyan juga memperingatkan bahwa kesalahan dalam pendataan bisa berujung pada pemborosan anggaran. Jika jumlah bantuan yang disalurkan lebih banyak daripada jumlah korban yang sebenarnya terdampak, hal itu akan menjadi mubazir dan berpotensi menimbulkan temuan administratif. "Kalau jumlahnya lebih banyak ternyata yang terdampak itu lebih sedikit kan itu mubazir. Jadi bisa temuan terhadap itu," tegasnya.
Pertemuan yang dilakukan dianggap sangat penting untuk mencocokkan data dari BPS dan mitra-mitra di daerah. Tujuannya adalah agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif dan efisien, menghindari pemborosan sumber daya yang berharga.
Isu Lain yang Menjadi Perhatian DPR
Selain persoalan data, Sofyan menyoroti beberapa isu lain yang belum optimal dalam penanganan bencana di Sumatera. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi perhatian:
- Pemulihan infrastruktur pascabencana dinilai belum maksimal, dengan penanganan yang masih didominasi bantuan logistik.
- Aspek nonfisik, seperti pemulihan trauma psikologis bagi korban, terutama siswa, guru, dan orang tua, belum mendapatkan perhatian memadai.
- Masalah psikologis ini dianggap penting untuk ditangani agar korban dapat kembali sehat secara mental.
Sofyan menegaskan, "Ini juga menjadi catatan yang ingin kita kumpulkan berapa yang terdampak tentang itu bagaimana solusi pengiriman berbagai ahli untuk bisa menyehatkan kembali jiwa yang trauma terhadap banjir tersebut."
Rencana Pembentukan Panitia Kerja
Sebagai langkah lanjutan, Komisi X DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperkuat pengawasan terhadap penanganan dampak banjir di Sumatra Utara. Panja ini akan bertugas melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan secara lebih mendalam. "Kita akan mendalami apa yang disampaikan dan tentu pengawasan itu tidak hanya berupa angka. Dan kita merencanakan untuk membentuk Panja yang menyangkut tentang pengawasan terhadap bencana banjir yang terdampak tersebut," tegas Sofyan.
Dengan adanya panitia kerja ini, diharapkan pengawasan dapat lebih komprehensif, mencakup tidak hanya aspek kuantitatif tetapi juga kualitatif, sehingga penanganan bencana dapat lebih terarah dan tepat sasaran.
