Muzani Kritik Usulan Ambang Batas Parlemen 7%: Terlalu Tinggi dan Tidak Ringan
Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan tanggapan kritis terhadap usulan peningkatan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7 persen. Muzani dengan tegas menyatakan bahwa angka tersebut dinilai terlalu tinggi dan akan menjadi beban yang berat bagi partai-partai politik di Indonesia.
"Tapi saya kira kalau 7% terlalu tinggi. Saya kira kalau 7% ya memang terlalu tinggi dan itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapai itu," ujar Muzani dalam keterangannya di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta Barat, pada hari Minggu, 22 Februari 2026.
Parliamentary Threshold Perlu Dipertahankan, Tapi Angkanya Harus Realistis
Meskipun mengkritik angka 7 persen, Muzani mengakui bahwa ambang batas parlemen tetap merupakan mekanisme yang perlu dipertahankan dalam sistem politik Indonesia. Namun, dia menekankan bahwa penetapan angka persentase yang tepat harus diserahkan kepada proses diskusi dan kesepakatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Parliamentary threshold saya kira sesuatu yang masih perlu untuk dipertahankan, tapi berapa jumlahnya saya kira tergantung kebutuhan. Saya kira nanti menjadi kesepakatan teman-teman di DPR," ungkapnya lebih lanjut.
Usulan 7% Berasal dari Surya Paloh dan Partai NasDem
Usulan kontroversial ini sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Dalam pernyataannya di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 21 Februari 2026, Paloh menyebut bahwa partainya akan tetap konsisten mendorong peningkatan ambang batas parlemen menjadi 7 persen.
Paloh beralasan bahwa ambang batas 7 persen dinilai jauh lebih efektif dalam menciptakan stabilitas pemerintahan dan mengoptimalkan manfaat demokrasi. Dia menyatakan, "Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif."
Paloh Pertanyakan Efektivitas Banyaknya Partai Politik
Lebih jauh, Surya Paloh menyinggung soal banyaknya partai politik yang ada saat ini. Dia mempertanyakan esensi demokrasi jika tidak membawa manfaat konkret bagi masyarakat dan perjalanan bangsa.
"Jadi agak bisa jadi perenungan bagi kita. Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki," tegas Paloh.
Dia menambahkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat, di mana kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab. Kemampuan, efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas partai politik harus diarahkan untuk mendekati tujuan bersama bangsa.
Perdebatan mengenai ambang batas parlemen ini menyoroti perbedaan pandangan antara partai-partai besar di Indonesia. Sementara NasDem mendorong angka tinggi untuk efisiensi, Gerindra melalui Muzani menginginkan angka yang lebih realistis dan tidak memberatkan. Isu ini diprediksi akan terus hangat dibahas dalam ranah politik nasional, terutama menyangkut reformasi sistem kepartaian dan stabilitas pemerintahan ke depan.
