Golkar Desak Evaluasi Syarat LPDP, Sebut Hanya Orang Kaya yang Bisa Penuhi Kriteria
Ucapan kontroversial dari seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS telah memicu respons panjang dari Partai Golkar. Kini, partai tersebut mendesak agar syarat penerima beasiswa LPDP dievaluasi, dengan alasan bahwa selama ini kriteria tersebut hanya dapat dipenuhi oleh kalangan orang kaya.
Kritik dari Ketua Fraksi Golkar
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, M Sarmuji, menyampaikan keprihatinannya dalam wawancara dengan wartawan pada Senin, 23 Februari 2026. Ia mengingatkan bahwa isu ini pernah ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. "Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja," ujar Sarmuji.
Ia memberikan contoh syarat TOEFL atau kemampuan bahasa Inggris bagi calon penerima LPDP. Menurutnya, syarat ini cenderung menguntungkan orang kaya yang mampu memberikan fasilitas pendidikan dan tes bahasa Inggris yang berkualitas kepada anak-anak mereka. "Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya," tegasnya.
Penekanan pada Potensi Akademik
Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini menegaskan bahwa syarat beasiswa LPDP seharusnya lebih mengutamakan kemampuan akademik. Ia berpendapat bahwa kemampuan bahasa di negara tujuan dapat ditingkatkan seiring dengan proses belajar. "Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu," kata Sarmuji.
Namun, ia mengkritik bahwa tanpa intervensi, hanya mereka yang sejak kecil telah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik yang dapat memenuhi syarat. "Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja," tambahnya.
Dampak Latar Belakang Sosial-Ekonomi
Sarmuji menjelaskan bahwa standar akademik dan bahasa asing sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses yang lebih besar untuk memenuhi syarat tersebut. "Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa mengursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa," ujarnya.
Ia menggambarkan perjuangan anak-anak dari keluarga tidak mampu yang seringkali harus bekerja sambil belajar. "Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan enggak sempat dia belajar secara intensif," paparnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa bagi kelompok ini, kesempatan seperti LPDP bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib. "Ini berbeda dengan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Bagi mereka, kesempatan seperti LPDP ini bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib," lanjut Sarmuji.
Desakan untuk Evaluasi dan Afirmasi
Legislator dari Jawa Timur ini menyerukan agar pemerintah memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menyatakan bahwa banyak kelompok tidak dapat memenuhi syarat LPDP saat ini karena keterbatasan struktural. "Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi. Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu karena keterbatasan struktural," kata Sarmuji.
Ia berharap polemik yang berkembang di publik tidak berhenti pada kecaman personal, melainkan menjadi momentum untuk evaluasi LPDP. "Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik," tegasnya.
Latar Belakang Ucapan DS yang Viral
Pemicu dari diskusi ini adalah ucapan viral dari penerima beasiswa LPDP berinisial DS. Dalam sebuah video di Instagram, ia menyatakan bahwa anak-anaknya akan diupayakan memiliki kewarganegaraan asing, dengan mengatakan "cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan." Pernyataan ini menuai kritik luas dari masyarakat.
DS kemudian meminta maaf secara terbuka melalui akun Instagramnya pada Jumat, 20 Februari 2026. Ia mengakui bahwa pernyataannya kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia. "Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk itu, saya mengakui kesalahan saya dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik," ujarnya.
Insiden ini telah mendorong Komisi X DPR RI untuk mengingatkan bahwa LPDP merupakan dana publik yang harus dikelola dengan prinsip keadilan. Evaluasi yang didesak oleh Golkar diharapkan dapat memastikan bahwa beasiswa ini benar-benar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
