Demokrat: PDIP Pilih di Luar Pemerintahan, Bukan Oposisi
Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, angkat bicara mengenai posisi politik PDIP yang dinilai abu-abu oleh PKB. Herman menjelaskan bahwa dalam sistem politik Indonesia, istilah oposisi secara formal tidak dikenal. Yang ada hanyalah partai politik yang bergabung dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan.
"Dalam sistem politik di Indonesia sebenarnya tidak mengenal oposisi, namun dicirikan oleh parpol yang bergabung di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan," kata Herman kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Herman menyerahkan penilaian mengenai posisi PDIP yang disebut abu-abu kepada PDIP sendiri. Menurutnya, setiap partai memiliki kedaulatan untuk menentukan sikapnya terhadap pemerintah. "Sangat tergantung pada sikap partainya, dan kami menghormati kedaulatan dan hak bersikap partai-partai di luar pemerintah," ujarnya. "Yang pasti sampai saat ini PDIP memilih jalan di luar pemerintah," imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul menilai sikap yang tidak jelas dapat menimbulkan kesan membingungkan. "Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Jazilul menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam aksi demo beberapa hari lalu.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Jazilul yang meminta PDIP bersikap tegas. Andreas menegaskan partainya merupakan partai penyeimbang di luar pemerintah. "Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6). "Itu keputusan kongres partai," sambungnya.
Dengan demikian, PDIP tetap pada posisinya sebagai partai di luar pemerintahan, meskipun ada desakan dari PKB untuk lebih jelas dalam menentukan sikap.
