Pimpinan DPR menerima perwakilan massa mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (19/6) petang. Pertemuan yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Turut hadir sejumlah pimpinan komisi III, seperti Habiburokhman, Rano Alfath, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazaruddin Dek Gam.
Perwakilan mahasiswa yang hadir berasal dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, dan Pengurus Besar HMI MPO. Mereka mulai memasuki ruang pertemuan sekitar pukul 18.00 WIB. Meskipun demikian, pertemuan digelar secara tertutup. Awak media hanya diperbolehkan mengambil gambar di awal kedatangan, dan setelahnya diminta keluar. Hingga berita ini ditulis, pertemuan masih berlangsung, dan belum diketahui poin-poin hasil pertemuan tersebut.
Aksi demonstrasi gabungan antara mahasiswa dan HMI sebelumnya telah digelar sejak pukul 15.00 WIB. Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari isu MBG, APBN, hingga revisi UU Polri. Berikut daftar lengkap tuntutan massa mahasiswa:
Tritura Trisakti
- Pulihkan Ekonomi dan Politik: Mendesak penurunan harga bahan pokok dan BBM, serta menghentikan segala bentuk pemborosan APBN.
- Berantas Inkompetensi Pejabat: Menuntut evaluasi total terhadap program yang bermasalah dan memperbaiki komunikasi publik pemerintah.
- Kembalikan Supremasi Sipil: Menolak tegas UU Polri, menghentikan represivitas aparat di ranah sipil, dan menolak PSN yang merampas hak rakyat.
Lima Tuntutan HMI MPO
- Menuntut evaluasi program MBG dan KDMP yang dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas, transparansi, serta dampaknya terhadap masyarakat.
- Menolak pemborosan anggaran negara dan mendesak pemerintah untuk mengutamakan pengelolaan keuangan negara yang efisien, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
- Menyejahterakan guru honorer melalui kebijakan yang menjamin kepastian status, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak tenaga pendidik.
- Menstabilkan harga BBM guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah semakin beratnya beban ekonomi rakyat.
- Menegakkan supremasi sipil sebagai prinsip fundamental demokrasi dan negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
