Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar setiap partai politik minimal mendapatkan 13 kursi di DPR RI, sesuai dengan jumlah komisi yang ada. Usulan ini disampaikan dalam rangka pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
PKB Terbuka terhadap Usulan Yusril
Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menyatakan bahwa partainya terbuka terhadap segala masukan terkait kepemiluan, termasuk usulan dari Yusril. "Kita saat ini terbuka untuk mendapat segala masukan dan variasinya yang akan terus kami kaji secara mendalam," ujar Daniel kepada wartawan, Jumat (1/5/2026).
Daniel menambahkan bahwa usulan tersebut layak dibahas dalam RUU Pemilu, meskipun DPR belum memastikan kapan pembahasan akan dimulai. "Iya (patut dibahas) sebagai salah satu masukan yang ada," katanya.
Detail Usulan Yusril
Sebelumnya, Yusril mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu legislatif. Ia mengusulkan setiap partai harus mendapatkan minimal 13 kursi karena terdapat 13 komisi di DPR. "Misalnya, yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Nah, itu kan sekarang diatur dalam tata tertib, seyogianya diatur dalam undang-undang," kata Yusril, dilansir Antara, Kamis (30/4).
Yusril menjelaskan bahwa partai yang tidak mencapai 13 kursi dapat membentuk koalisi gabungan dengan minimal 13 kursi atau bergabung dengan fraksi partai yang lebih besar. "Dengan demikian, tidak ada suara yang hilang dan itu cukup adil bagi kita semua," ujarnya.
Usulan ini muncul di tengah pembahasan revisi UU Pemilu di DPR, di mana isu ambang batas parlemen menjadi salah satu topik sensitif. PKB berjanji akan mengkaji usulan tersebut secara mendalam sebelum mengambil sikap.
