Puan Maharani Soroti Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian dalam Sidang Paripurna DPR
DPR RI menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 19 Februari 2026. Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang memimpin rapat tersebut, menyoroti dinamika global, termasuk posisi Indonesia di Dewan Perdamaian (Board of Peace, BoP) terkait krisis kemanusiaan di Gaza.
Pentingnya Diplomasi dalam Dunia yang Saling Terhubung
Dalam pidato penutupan masa sidang, Puan menegaskan bahwa DPR telah merespons berbagai isu strategis melalui fungsi konstitusionalnya, mencakup pengelolaan perekonomian, reformasi hukum, perlindungan sosial di bidang kesehatan, dan politik luar negeri yang berprinsip bebas aktif. Ia menyatakan, "Situasi dunia saat ini ditandai oleh keterbukaan, interkoneksi, dan arus globalisasi yang intens. Negara-negara saling terhubung dalam jejaring ekonomi, sosial, politik, dan budaya."
Puan menekankan bahwa kerja sama internasional dibangun di atas norma dan komitmen bersama, termasuk standar ekonomi, nilai-nilai sosial, serta prinsip demokrasi dan HAM. "Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka, tetapi dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial yang dirasakan rakyat," ujarnya. Ia menambahkan, dalam dunia yang saling bergantung, Indonesia harus memperkuat daya tahan dan daya saing nasional untuk memiliki posisi tawar yang baik dalam tatanan global.
Posisi Strategis Indonesia di Dewan Perdamaian
Puan mengungkapkan bahwa awal tahun 2026 diwarnai meningkatnya ketegangan hubungan internasional, baik konflik bersenjata maupun eskalasi perang dagang yang mengganggu rantai pasok dan menekan pertumbuhan ekonomi global. "Stabilitas global hanya dapat dicapai melalui kerja sama. Dinamika global hari ini menuntut diplomasi yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi damai," tegasnya.
Ia menyinggung posisi Indonesia di sejumlah badan internasional, termasuk keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP), badan pengawas multilateral yang dibentuk pada 15 Januari 2026 untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB. "Pemerintah harus mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dan dalam Dewan Perdamaian untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina," kata Puan.
Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, yang menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan negara, harus tetap menjadi landasan. Puan menyatakan bahwa prinsip ini sejalan dengan Piagam PBB dan amanat Pembukaan UUD 1945, memastikan diplomasi Indonesia berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Peran DPR dalam Diplomasi Parlemen dan Agenda Nasional
Dalam kerangka diplomasi parlemen, DPR memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen dari negara-negara sahabat, seperti Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat. "DPR RI berperan aktif mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global," terang Puan.
Di bidang ekonomi, DPR akan terus mengawal kebijakan yang memperkuat kemandirian industri nasional, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan UMKM dan perlindungan tenaga kerja. Sementara di bidang sosial dan budaya, prioritas meliputi penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan. "Di bidang politik, komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia harus terus ditegakkan melalui regulasi yang memiliki legitimasi sosial yang kuat," ujar Puan.
Dengan agenda yang jelas dan terukur, DPR RI tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga memastikan keberadaan Indonesia dalam ekosistem global menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, kesejahteraan, dan martabat bangsa. Rapat Paripurna ini dihadiri oleh para Wakil Ketua DPR, termasuk Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sari Yuliati.
