Puan Maharani Tegaskan Politik Bebas Aktif Jadi Landasan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk mengawal rehabilitasi pascakonflik Gaza harus tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpinnya di Jakarta, Rabu (19/2/2026).
Posisi Strategis Indonesia di Forum Internasional
Dalam pidatonya, Puan menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dan keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk pada 15 Januari 2026. Dewan ini bertugas mengawal pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
"Pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina," tegas Puan didampingi para Wakil Ketua DPR.
Mantan Menko PMK ini menekankan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional harus tetap berlandaskan politik bebas aktif yang menjunjung tinggi prinsip sovereign equality (kesetaraan kedaulatan negara). Prinsip ini sejalan dengan Piagam PBB dan amanat Pembukaan UUD 1945.
Dinamika Global dan Pentingnya Diplomasi Efektif
Puan juga menyoroti dinamika awal tahun 2026 yang diwarnai meningkatnya ketegangan internasional, baik konflik bersenjata maupun eskalasi perang dagang yang berdampak pada rantai pasok global. Dalam situasi saling ketergantungan antarnegara, ia menilai stabilitas global hanya dapat dicapai melalui kerja sama dan diplomasi yang efektif.
"Dalam dunia yang saling bergantung, tidak ada bangsa yang dapat berdiri dan aman sendirian. Dinamika global hari ini menuntut diplomasi yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi yang damai," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan harus berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Penguatan Diplomasi Parlemen dan Kebijakan Nasional
Selain isu internasional, Puan juga menyampaikan capaian DPR RI dalam memperkuat diplomasi parlemen selama masa persidangan. DPR telah mengadakan pertemuan dengan delegasi parlemen dari berbagai negara sahabat seperti:
- Korea Selatan dan Jepang
- Negara-negara Timur Tengah seperti Kuwait dan Iran
- Negara-negara Afrika seperti Sudan dan Afrika Selatan
- Amerika Serikat dan Kuba
"Melalui fungsi diplomasi, DPR RI berperan aktif mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global," terang Puan.
Di bidang domestik, DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan yang memperkuat:
- Kemandirian industri nasional dan ketahanan pangan-energi
- Penguatan UMKM dan perlindungan tenaga kerja
- Kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan
- Demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia
"Dengan agenda yang jelas dan terukur tersebut, DPR RI tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan Indonesia dalam ekosistem global menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, kesejahteraan, dan martabat bangsa," imbuh cucu Bung Karno tersebut.
Rapat paripurna penutupan masa sidang ini menandai berakhirnya periode kerja legislatif DPR RI untuk tahun sidang 2025-2026, dengan berbagai capaian dalam pengawasan dan pembentukan kebijakan strategis nasional.
