Pakistan Terapkan WFH 50% dan Perpanjang Libur Sekolah Imbas Perang Picu Harga Minyak Naik
Pakistan WFH 50% & Libur Sekolah Imbas Perang Naikkan Harga Minyak

Pakistan Ambil Langkah Darurat Imbas Perang Picu Lonjakan Harga Minyak

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan serangkaian langkah pemerintah untuk menghemat bahan bakar, menyusul melonjaknya harga minyak dunia akibat perang antara AS-Israel dengan Iran. Kebijakan ini mencakup permintaan agar 50% pekerja beralih ke sistem kerja dari rumah (WFH) dan perpanjangan libur sekolah, sebagai respons terhadap krisis energi yang mengancam stabilitas negara.

Lonjakan Harga Minyak dan Dampaknya di Pakistan

Dilaporkan, harga minyak telah melampaui $100 per barel untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Kenaikan ini terjadi ketika Iran melancarkan serangan balasan terhadap negara-negara penghasil minyak mentah di Teluk. Pakistan, yang sangat bergantung pada impor minyak dan gas dari kawasan tersebut, terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU sekitar 20 persen pada Jumat lalu.

Kebijakan kenaikan harga BBM ini memicu antrean panjang di SPBU di seluruh negeri, menambah tekanan pada penduduk yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. PM Sharif menggambarkan keputusan ini sebagai langkah 'sulit', dengan tujuan menghindari kenaikan lebih lanjut yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Rincian Kebijakan Penghematan Energi

Dalam rapat pada Senin kemarin, pemerintah Pakistan menyetujui beberapa langkah konkret untuk mengatasi krisis energi. Kantor-kantor pemerintah, kecuali bank, akan beralih ke sistem kerja empat hari seminggu, dengan separuh dari seluruh staf diwajibkan untuk bekerja dari rumah (WFH). Selain itu, libur sekolah diperpanjang, dan pembelajaran akan dialihkan ke daring setelah dua minggu.

Kebijakan lainnya meliputi:

  • Pemotongan tunjangan bahan bakar untuk kendaraan dinas sebesar 50 persen selama dua bulan ke depan, dengan pengecualian untuk ambulans.
  • Pengurangan gaji bagi pegawai pemerintah.
  • Larangan pembelian peralatan baru.
  • Pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali yang dianggap penting untuk kemajuan negara.

Sharif menekankan bahwa pertemuan daring akan diprioritaskan untuk mendukung efisiensi ini, sambil memperingatkan bahwa "krisis energi adalah krisis baru" yang memerlukan tindakan segera.

Dampak Krisis di Kawasan Asia Selatan

Krisis energi ini tidak hanya melanda Pakistan, tetapi juga negara-negara lain di Asia Selatan. Misalnya, Bangladesh, yang mengimpor 95 persen kebutuhan minyak dan gasnya, telah menerapkan penjatahan bahan bakar, menyebabkan antrean panjang di SPBU dan meningkatkan ancaman keamanan akibat kerusuhan. Selain itu, berbagai acara seperti pertunjukan lampu untuk perayaan kemerdekaan dan Ramadan telah dibatalkan di beberapa wilayah, menandakan dampak sosial yang luas dari krisis ini.

Dengan langkah-langkah darurat ini, Pakistan berharap dapat meredam dampak lonjakan harga minyak dan menjaga stabilitas nasional di tengah ketegangan geopolitik yang terus memanas.