Pimpinan MPR RI Lakukan Kunjungan Kerja ke Ibu Kota Nusantara
Jakarta - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Senin, 20 April 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan infrastruktur serta mendiskusikan rencana perpindahan lembaga legislatif ke ibu kota baru tersebut.
Tinjauan Infrastruktur dan Persiapan Pemindahan
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dihadiri oleh pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan MPR. "Tujuannya adalah untuk melihat persil MPR, kesiapan bandara, jalan tol, serta berbagai persiapan lain terkait rencana perpindahan MPR ke IKN," ujar Siti dalam keterangannya pada Selasa, 21 April 2026.
Dia menegaskan bahwa rencana pemindahan lembaga negara, termasuk MPR, masih menunggu arahan langsung dari Presiden. Menurutnya, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif akan dilakukan setelah seluruh infrastruktur dinyatakan siap. "Kalau pindah, kita tergantung arahan Presiden. Yang penting kalau sudah siap, baru kita akan memindahkan ASN," katanya.
Rombongan MPR Mengecek Fasilitas Strategis
Dalam kunjungan tersebut, rombongan MPR mendarat di Bandar Udara Internasional Nusantara untuk memeriksa kesiapan fasilitas transportasi udara. Selanjutnya, mereka melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik strategis, seperti kantor Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) dan persil kawasan MPR.
Di kantor OIKN, delegasi Pimpinan MPR mendapatkan paparan mengenai perkembangan pembangunan kawasan. "Di sana kami melihat presentasi perkembangan IKN. Setelah itu, kami juga meninjau persil MPR untuk melihat sejauh mana progresnya," ucap Siti.
Selain itu, rombongan juga meninjau beberapa fasilitas pendukung, termasuk masjid negara dan fasilitas kesehatan yang telah disiapkan di Kawasan IKN.
Pembangunan Gedung MPR dan Penyesuaian Kebutuhan
Terkait pembangunan gedung MPR di IKN, Siti menyebutkan bahwa konsep dasar dan desain awal telah disusun sejak tahun 2022. Namun, beberapa penyesuaian masih dimungkinkan agar sesuai dengan kebutuhan terkini. "Gambaran kasar dan detail ruangan sebenarnya sudah ada, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sekarang," katanya.
Dia juga mengakui adanya faktor efisiensi dalam pembangunan, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan strategis perpindahan ke IKN. "Efisiensi memang ada, tapi kebutuhan perpindahan juga ada. Jadi akan disesuaikan," tutupnya.
Daftar Peserta Kunjungan Kerja
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, bersama para Wakil Ketua MPR, yaitu:
- Bambang Wuryanto
- Rusdi Kirana
- Hidayat Nur Wahid
- Eddy Soeparno
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain:
- Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung
- Ketua Fraksi PKB MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz
- Ketua Fraksi Nasdem MPR, Robert Rouw
- Ketua Kelompok DPD RI MPR, Dedi Iskandar Batubara
- Pimpinan Fraksi PDIP MPR, Sadarestuwati
- Pimpinan Fraksi PAN MPR, Muhammad Hoerudin Amin
- Ketua Badan Sosialisasi MPR, Abraham Liyanto
- Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR, Ajbar
- Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Hindun Anisah
- Anggota MPR RI, Danang Wicaksana dan Kamrussamad
- Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3), Martin Hutabarat
- Anggota K3, Najib Aska
- Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Seno Haji
- Kepala Otoritas Ibu Kota Negara, Basuki Hadimuljono
- Seluruh jajaran otoritas IKN
Dari Sekretariat Jenderal MPR, hadir antara lain:
- Plt. Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah
- Para pejabat eselon, termasuk Deputi Bidang Administrasi, Heri Herawan
- Inspektur, Anies Mayangsari Muninggar
- Kepala Biro Sekretariat Pimpinan, Agus Soebagyo
- Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi, Wachid Nugroho
- Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Triyatni
- Beberapa pejabat eselon III dan IV serta staf sebagai dukungan teknis
