Yogyakarta, CNN Indonesia -- Massa mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa acara diskusi kopdar yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo GIK UGM pada Senin (15/6) malam bukanlah forum yang genuine. Pernyataan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap bersama yang dibacakan di selasar Balairung UGM, Sleman, Rabu (17/6) sore.
Kronologi Aksi Protes Mahasiswa
Acara diskusi kopdar tersebut diisi oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dengan tema 'Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia'. Mahasiswa menegaskan bahwa aksi di GIK adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dianggap menindas rakyat.
Mengetahui akan diselenggarakannya acara tersebut, para mahasiswa yang merasa muak berkumpul dan menolak tinggal diam. Setelah masuk ke GIK, kecurigaan mereka bahwa forum tersebut bukanlah forum diskusi yang genuine semakin terafirmasi. Menurut mereka, acara yang dilabeli sebagai wadah diskusi ternyata hanya ajang pamer pencapaian pemerintah dengan porsi bicara timpang.
Kemarahan Akumulasi Kekecewaan
Mahasiswa menilai kemarahan yang meledak dalam forum tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Mereka menyebut rentetan kekerasan yang terjadi merupakan hasil dari kebobrokan struktural yang terus dipelihara rezim.
Beberapa kebijakan yang dikritik antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mengorbankan anggaran pendidikan, proyek food estate yang disebut menjadi dalih perampasan ruang hidup masyarakat adat di Papua, hingga revisi UU TNI dan RUU Polri yang dianggap memperluas okupasi negara terhadap ruang sipil.
Penolakan terhadap Forum Diskusi
Mahasiswa UGM menegaskan bahwa mereka tidak pernah menolak dialog maupun diskusi. Namun, mereka mempertanyakan bagaimana diskusi yang substantif, solutif, dan setara dapat terwujud jika dilakukan bersama pejabat pemerintah yang menurut mereka tidak dapat dipercaya. Forum di GIK dinilai tidak memenuhi syarat sebagai ruang dialog yang setara dan terbuka.
Kemarahan massa aksi juga dipicu oleh berbagai persoalan ekonomi, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, membengkaknya defisit APBN, menyempitnya ruang fiskal yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta kenaikan harga Pertamax yang berpotensi memperbesar tekanan fiskal. Gelombang PHK yang terjadi sepanjang 2025 juga turut memperburuk kondisi masyarakat.
Kritik terhadap Anggaran Pertahanan
Mahasiswa juga mengkritik besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertahanan dan keamanan. Anggaran ratusan triliun rupiah yang diterima Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, dan BNN dinilai menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk memperluas hegemoni melalui alat keamanan negara. Rencana pembentukan batalyon Komcad di setiap kabupaten dan kota juga disorot sebagai bagian dari militerisasi ruang publik.
Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa turut menyoroti persoalan demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk kasus kekerasan aparat, dugaan extrajudicial killing, pembatasan ruang sipil, dan kriminalisasi terhadap aktivis. Situasi di Papua juga dinilai sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam menunjukkan keterbukaan terhadap tudingan pelanggaran.
Tuntutan Mahasiswa dan Desakan ke Rektor UGM
Mahasiswa menuntut pemerintah membebaskan seluruh tahanan politik, memberikan amnesti kepada pihak yang dikriminalisasi, tidak lagi membatasi demonstrasi, menarik militer dari ruang sipil, serta mencabut UU TNI dan UU Polri. Mereka juga mendesak Rektor UGM Ova Emilia untuk menunjukkan sikap keberpihakan terhadap fakta yang dipaparkan.
"Tegaskan bahwa UGM tidak lagi percaya pada pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berulang kali menunjukkan ketidakberpihakannya pada rakyat," kata mahasiswa. Sebagai penutup, mahasiswa menyatakan dukungan terhadap perjuangan petani, buruh, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok lain yang memperjuangkan keadilan.
