Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) akan tetap menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pernyataan ini disampaikan Bima di kompleks parlemen, Selasa (12/5/2026).
Keputusan Bamus
Bima menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). "Sampai hari ini di dalam prolegnas, RUU Pemilu, Pilpres, Pilkada, atau kodifikasi menjadi bagian prolegnas inisiatif DPR," ujar politikus PDIP yang akrab disapa Bimo.
Tantangan Pembahasan
Namun, Bimo mengakui bahwa pembahasan RUU Pemilu tidak mudah, terutama dalam menerjemahkan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, karena menjadi usul inisiatif DPR, seluruh fraksi harus satu suara mengenai besaran perubahan ambang batas parlemen. "Mau nol, mau empat, mau lima, mau tujuh, DPR tidak boleh berselisih," tegasnya.
Opsi Ambang Batas
Bimo mengungkapkan saat ini ada dua opsi terkait ambang batas parlemen. Pertama, tetap di angka 4 persen dengan mempertimbangkan jumlah komisi sebanyak 13. Jika setiap fraksi harus menempatkan dua wakil per komisi, maka setiap fraksi minimal harus memiliki 26 kursi. Kedua, ada usul penggabungan fraksi untuk memenuhi syarat ambang batas. Dua opsi ini masih dibahas dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur masyarakat.
Usulan dari PAN
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Daulay, menyampaikan usulan agar RUU Pemilu menjadi usul inisiatif DPR. Menurutnya, hal ini penting untuk menghindari perdebatan antarpartai di DPR. "Kalau didasarkan atas inisiatif pemerintah, pergelutan pikiran dan agenda parpol dapat dihindari di awal pembahasan. Kalaupun ada perbedaan, nanti akan diakumulasi pada saat pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM)," katanya.
RUU Pemilu saat ini masuk dalam agenda legislasi prioritas 2026. Meski tahapan pemilu akan dimulai pertengahan 2026, DPR belum memulai pembahasan dan memberi sinyal tidak akan dibahas tahun ini.
