Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Khoirudin mengungkapkan aktivitasnya usai dicopot dari jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta. Meski tak lagi menjabat sebagai pimpinan dewan, dia menegaskan tetap menjalankan tugas sebagai anggota DPRD DKI Jakarta seperti biasa.
Khoirudin Tetap Jalankan Tugas Anggota DPRD
Khoirudin mengatakan, perubahan jabatan tidak memengaruhi aktivitasnya sebagai wakil rakyat. Dia mengaku tetap hadir dan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran sebagaimana tugas anggota dewan pada umumnya.
“Tetap anggota dewan,” kata Khoirudin kepada Liputan6.com, Rabu (22/4/2026).
Saat ditanya mengenai proses pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin memilih irit bicara. Dia enggan memberikan komentar terkait dinamika yang tengah berlangsung di internal partai maupun DPRD.
“No comment. Tolong tanyakan kepada ketua fraksi PKS DPRD DKI,” ujarnya.
Penjelasan PKS soal Pergantian Ketua DPRD DKI
Pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin sempat jadi polemik. Sebab, pergantian tersebut diduga buntut konflik internal. Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) membantah isu tersebut. Dia menegaskan, keputusan tersebut disebut murni hasil pertimbangan matang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.
“Tentu saja sudah dipertimbangkan secara matang ya oleh para pimpinan di DPP. Kalau kita kan di DPW ya, kita sih kalau di PKS kita prinsipnya sami’na wa atha’na gitu. Jadi kalau misalnya emang ada perubahan, ya kita dengar, kita taat gitu,” kata MTZ, Selasa (21/4/2026).
Dia menyebut keputusan tersebut murni bagian dari konsolidasi partai. Menurut MTZ, pergantian kepemimpinan di tubuh PKS merupakan hal biasa.
“Tidak ada (konflik internal), jadi ini semata-mata memang untuk konsolidasi aja. Karena kan kita memperbarui gitu ya untuk kebaikan dari masyarakat juga,” ucap MTZ.
MTZ menyampaikan, pergantian ini merupakan bagian dari rangkaian restrukturisasi yang dilakukan oleh PKS, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, sebagai upaya memperkuat soliditas internal partai.
“Jadi kan kemarin memang sudah ada pergantian dari Presiden Partai PKS, kemudian pergantian dari ketua fraksi juga diganti kan, tadinya kan Pak Ismail ya, sekarang saya. Nah itu jadi, itu rangkaian dari itu saja sih,” kata dia.
Terkait proses pergantian Ketua DPRD DKI, MTZ menjelaskan mekanismenya masih berjalan dan membutuhkan sejumlah tahapan formal.
“Ada prosesnya kan. Prosesnya kalau pergantian Ketua DPRD kan mesti dilaporkan ke Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian nanti dikembalikan ke DPRD, terus kita juga berkoordinasi dengan Gubernur ya,” jelas MTZ.
“Kemudian ada rapat paripurna dulu sebelum pergantian. Jadi prosesnya masih lama kayaknya,” lanjutnya.
Khoirudin Dapat Tugas Khusus
MTZ menyatakan partainya telah menyiapkan peran baru bagi Khoirudin usai beredar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SK DPP) pergantian posisi Ketua DPRD DKI Jakarta. MTZ menyebut bahwa Khoirudin disebut akan diarahkan mengisi posisi strategis di tingkat nasional sebagai Koordinator Pembinaan Pejabat Publik PKS. Meski begitu, nomenklatur jabatan tersebut masih bisa berubah seiring keputusan resmi partai.
“Koordinator Pembinaan Pejabat Publik PKS. Tapi itu yang saya dengar kemarin ya, artinya nanti mungkin namanya itu nanti mungkin berubah,” kata MTZ.
Menurut MTZ, pengalaman panjang Khoirudin sebagai pejabat publik menjadi alasan utama penugasan tersebut. Dia menilai peran baru ini justru memberi ruang yang lebih luas bagi Khoirudin untuk berkontribusi dalam penguatan kapasitas kader PKS di seluruh daerah.
“Dengan pengalamannya sudah panjang tuh beliau dan dengan kemampuannya ya, maka kita harapkan beliau bisa menularkan pengalaman tersebut dan kemampuannya tersebut ke seluruh provinsi di Indonesia ya. Jadi bisa lebih terangkat gitu ya dengan masukan beliau,” jelas dia.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa penugasan ini merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi internal PKS, seiring adanya sejumlah pergantian posisi strategis di tubuh partai, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
