Ketua Komisi XIII DPR Minta RUU BPIP Dibahas di Komisinya untuk Keterkaitan yang Lebih Baik
Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi. Ia mengungkapkan bahwa saat ini DPR RI masih menunggu daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah sebagai langkah awal dalam proses legislasi.
"Ibu-Bapak semua, kita juga dalam persiapan membahas Rancangan Undang-Undang BPIP yang sekarang kita sedang tunggu DIM dari pemerintah," kata Willy saat membuka rapat dengan BPIP di Komisi XIII DPR, Jakarta, pada Senin, 13 April 2026.
Permintaan Pembahasan di Komisi XIII DPR
Willy Aditya juga secara tegas meminta agar RUU BPIP nantinya dibahas di Komisi XIII DPR. Menurutnya, BPIP merupakan mitra strategis dari komisi tersebut, sehingga pembahasan di forum ini dianggap lebih tepat dan efektif.
"Walaupun ini diinisiasi oleh Badan Legislasi, tapi karena BPIP adalah mitra kami, maka kami sudah diskusi kiri dan kanan untuk ini bisa dibahas di Komisi XIII. Jadi biar gatuk, Prof, biar nggak ke mana-mana," ucap dia dengan penekanan pada pentingnya koordinasi yang erat.
Pentingnya Keterkaitan dalam Pembahasan RUU BPIP
Selain itu, Willy memandang bahwa pembahasan RUU BPIP oleh Komisi XIII DPR dan BPIP sangat krusial untuk memastikan tujuan terbentuknya undang-undang tersebut dapat tercapai dengan optimal. Ia menekankan perlunya keselarasan antara visi BPIP dan mitra-mitranya.
"Biar nyambung antara apa yang menjadi trajectory dari BPIP dengan mitranya sendiri, gitu. Biar kemudian ini satu tarikan napas apa yang kemudian jadi trajectory dari BPIP dengan mitranya sendiri, biar kemudian ini satu tarikan napas. Itu yang jadi agenda kita pagi sampai siang ini," ujar dia, menggambarkan upaya untuk menciptakan harmonisasi dalam proses legislasi.
Hingga saat ini, rapat dengar pendapat antara Komisi XIII DPR dan BPIP masih berlangsung, dengan para anggota komisi aktif mengajukan pertanyaan kepada perwakilan BPIP untuk memperdalam pemahaman mengenai berbagai aspek terkait RUU tersebut.
