KDM dan Ono Surono Kompak Tolak Perubahan Nama Jawa Barat
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM secara terpisah menyampaikan pendapat yang sama bahwa tidak perlu mengubah nama provinsi menjadi Tatar Sunda, Sunda, atau Pasundan. Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah provinsi Jawa Barat tidak akan melakukan perubahan nama. Menurutnya, wacana perubahan nama menjadi Tatar Sunda hanyalah karangan belaka.
“Kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain,” kata Dedi di laman media sosial Instagramnya, Rabu (8/7).
Pemerintah Fokus pada Kerja, Bukan Ganti Nama
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurusin perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat,” imbuh politikus Partai Gerindra itu. Sementara itu, Ono yang juga mewakili daerah pemilihan Pantura Jabar (Cirebon dan Indramayu) menegaskan belum ada usulan resmi pengubahan nama yang disampaikan DPRD Jabar maupun Gubernur Jabar.
“Saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini,” kata Ono dalam keterangannya, Rabu ini.
Kajian Harus Komprehensif jika Ada Usulan
Menurut Ono, jika kajian usulan pengubahan nama itu dilakukan dengan benar, pembahasannya harus mempertimbangkan berbagai aspek: yuridis, historis, sosiologis, budaya, hingga dampak ekonomi. Terlebih, Jawa Barat adalah provinsi dengan keragaman budaya, termasuk masyarakat Sunda, Betawi, Cirebon, dan Indramayu.
Ono menjelaskan wacana perubahan nama berawal dari surat yang diajukan Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat pada 6 Januari 2025 kepada Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui audiensi pada 22 Mei 2025. Hasilnya, Ketua DPRD menerbitkan nota dinas kepada Komisi I DPRD Jabar agar dilakukan pengkajian awal terhadap aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Hanya Setuju Kajian, Bukan Setuju Ganti Nama
Selanjutnya, Komisi I bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali melakukan audiensi dengan komunitas pengusul guna mendalami materi yang disampaikan. Hasilnya hanya menyetujui dilakukannya kajian, bukan menyetujui perubahan nama Provinsi Jawa Barat.
“Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi, bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif,” tegas Ono yang juga Ketua DPD PDIP Jabar itu.
