Kagama Muda Bergerak menyatakan dukungan terhadap aksi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menggeruduk diskusi kopdar di Joglo GIK, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Senin (15/6). Acara diskusi bertajuk 'Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia' tersebut dihadiri oleh tiga pejabat negara, yaitu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Latar Belakang Kagama Muda Bergerak
Kagama merupakan singkatan dari Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. Kagama Muda Bergerak adalah wadah yang dibentuk oleh para alumni UGM yang memiliki latar belakang aktivisme atau pergerakan selama masa kuliah, terutama lulusan angkatan 2012 ke bawah. Organisasi ini muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat.
Pandangan Kagama Muda Bergerak terhadap Aksi Mahasiswa
Dalam pernyataan resmi yang diterima pada Rabu (17/6), Kagama Muda Bergerak menilai bahwa pembubaran diskusi oleh mahasiswa UGM merupakan bentuk kritik terhadap monopoli diskursus Pancasila di tengah krisis sosial, ekonomi, dan politik. Menurut mereka, ketika harga bahan pokok dan BBM naik, nilai tukar rupiah melemah, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) marak, penekanan yang berlebihan pada retorika Pancasila dan kerukunan dianggap mengabaikan persoalan yang lebih mendesak.
"Sebagai konsekuensi dari pembubaran diskusi, kritik mahasiswa UGM perlu dipahami sebagai tuntutan atas perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih nyata," tulis keterangan tersebut. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa kritik tersebut tidak lagi sekadar ekspresi demokratis atau artikulasi keresahan publik, melainkan telah bergerak menjadi tuntutan politik atas stagnasi perbaikan ekonomi dan ketidakmampuan negara menjawab persoalan material masyarakat.
Sorotan terhadap Keterlibatan Militer dan Kepolisian
Kagama Muda Bergerak juga menyoroti menguatnya keterlibatan institusi militer dan kepolisian dalam berbagai ranah sipil, yang mereka sebut sebagai wujud nyata kemunduran demokrasi. Atas kondisi tersebut, mereka menyatakan beberapa sikap:
- Mendukung aksi protes mahasiswa UGM terhadap Budiman, Sudaryono, dan Nusron. Aksi ini dinilai sebagai bentuk ekspresi kegelisahan terhadap kesulitan masyarakat, perlawanan terhadap otoritarianisme negara, dan keberpihakan mahasiswa kepada masyarakat.
- Menegaskan bahwa kritik mahasiswa kepada pejabat publik merupakan partisipasi warga negara yang sah dan dijamin konstitusi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak kebijakan keliru.
"Tradisi kritik, keberpihakan kepada masyarakat, dan keberanian menyampaikan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan intelektual dan demokratis perguruan tinggi, termasuk Universitas Gadjah Mada," tulis mereka.
Penolakan terhadap Delegitimasi dan Intimidasi
Kagama Muda Bergerak menolak segala upaya delegitimasi, intimidasi, maupun stigmatisasi terhadap mahasiswa yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan kritik. Mereka menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang yang mengakui dan memelihara legitimasi kritik terhadap penyelenggara negara, serta menjamin kebebasan berpikir dan berekspresi sebagai bagian dari fungsi intelektual dan demokratis perguruan tinggi.
Desakan kepada Penyelenggara Negara
Organisasi ini mendesak penyelenggara negara untuk merespons kritik masyarakat sipil secara substantif dan terbuka, alih-alih memandang kritik sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Pada bagian akhir pernyataan, mereka menyerukan seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersatu, saling menjaga, dan menggalang solidaritas di tengah situasi krisis demi melawan upaya pemberangusan ruang demokrasi yang dilakukan penyelenggara negara saat ini.
