Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, angkat bicara mengenai posisi politik PDIP yang tengah menjadi sorotan PKB. Sarmuji menilai bahwa rakyat dapat menilai sendiri posisi PDIP yang mengklaim sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Pernyataan Sarmuji Soal PDIP
“Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,” ujar Sarmuji kepada wartawan pada Jumat (19/6/2026).
Sarmuji menegaskan bahwa saat ini PDIP tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia mempertanyakan peran penyeimbang yang diklaim oleh partai berlambang banteng tersebut.
“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, “Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja.”
Komentar PKB Sebelumnya
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, meminta PDIP untuk bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul menilai sikap yang tidak jelas dapat menimbulkan kesan membingungkan.
“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).
Pernyataan tersebut disampaikan Jazilul saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi beberapa hari lalu.
Tanggapan PDIP
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Jazilul yang meminta PDIP bersikap tegas. Andreas menegaskan bahwa partainya adalah partai penyeimbang di luar pemerintahan.
“Partai penyeimbang di luar pemerintahan,” kata Andreas kepada wartawan pada Jumat (19/6). Ia juga menambahkan, “Itu keputusan kongres partai.”
Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan dinamika politik yang terus berlangsung antara partai-partai di Indonesia, terutama terkait posisi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan namun mengklaim sebagai penyeimbang.
