Eddy Soeparno Soroti Beban Harga Minyak pada APBN dan Beri Solusi
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, telah menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai potensi tembusnya defisit APBN hingga kisaran 3,18-4% pada tahun 2026. Lonjakan harga migas yang dipicu oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah dinilai sebagai beban fiskal utama yang mengancam stabilitas ekonomi nasional. Eddy yakin bahwa tim ekonomi pemerintah akan mampu mencari solusi yang tepat tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Apresiasi dan Kewaspadaan Awal
Eddy Soeparno mengapresiasi langkah cepat tim ekonomi pemerintah yang telah memproyeksikan dampak perang di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia, termasuk potensi peningkatan defisit APBN. Ia menegaskan bahwa sejak awal konflik, dirinya telah menyoroti pentingnya kewaspadaan dalam mengantisipasi lonjakan harga migas, pelemahan kurs Rupiah, dan gangguan pasokan migas impor. "Ketahanan fiskal dan kehandalan pasokan migas merupakan kunci dari upaya Indonesia untuk melalui gejolak geopolitik yang sangat disruptif ini dengan aman," ujarnya dalam keterangan resmi pada Minggu, 15 Maret 2026.
Opsi Kebijakan untuk Menangani Defisit
Eddy menyatakan bahwa pemerintah memiliki opsi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna memperlebar defisit APBN di atas 3% terhadap PDB. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap mewaspadai risiko penurunan peringkat sovereign rating jika kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN dinilai kurang prudent. Saat ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit:
- Mengencangkan ikat pinggang dengan memangkas sementara sejumlah kegiatan yang dibiayai APBN, dengan catatan bahwa pemotongan anggaran tidak memangkas pertumbuhan ekonomi dan tetap memberikan bantalan sosial seperti Bansos, BLT, dan subsidi listrik.
- Menarik pinjaman baru untuk menutup defisit APBN yang melebar, meskipun biaya pinjaman mungkin meningkat jika credit rating Indonesia turun.
Optimisme dan Prioritas Ke Depan
Sebagai Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia, Eddy Soeparno optimistis bahwa kebijakan pemerintah akan mengutamakan resiliensi ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi potensi kontraksi ekonomi akibat perang berkepanjangan. Ia menekankan pentingnya pengalaman selama pandemi COVID-19, di mana kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi meski terjadi perlambatan ekonomi. "Karena ruang fiskal kita saat ini terbatas, tim ekonomi pemerintah perlu segera merumuskan prioritas penggunaan APBN ke depannya agar setiap Rupiah yang dibelanjakan mendorong ekonomi kita untuk tumbuh," tegasnya.
Pentingnya Ketahanan Energi
Terakhir, Eddy berpesan agar potensi disrupsi pasokan energi dan mata rantai logistik dapat diantisipasi serta dicarikan solusi sedini mungkin. Ia menegaskan bahwa upaya berbagai negara untuk mengamankan pasokan energi dan pangan di dalam negeri mengharuskan Indonesia melakukan hal serupa. Prioritasnya adalah mendapatkan reliability ketimbang availability of supply, serta mengokohkan ketahanan energi Indonesia melalui percepatan transisi energi dan peningkatan lifting migas nasional.
