DPR Desak Penundaan Impor Massal Pikap India untuk Koperasi Merah Putih
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara resmi meminta pemerintah untuk menunda rencana impor besar-besaran mobil pikap dari India. Permintaan penundaan ini menyusul rencana pengadaan 105 ribu unit kendaraan untuk mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang sedang menjadi sorotan publik.
Penundaan Menunggu Kepulangan Presiden
Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa dirinya telah menyampaikan pesan resmi kepada pemerintah agar rencana impor tersebut ditunda terlebih dahulu. "Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," tegas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Politisi Gerindra ini berharap Presiden Prabowo Subianto akan membahas detail rencana impor tersebut secara menyeluruh setelah menyelesaikan kunjungan kerjanya di luar negeri. "Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri," jelas Dasco yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Gerindra.
Alasan Impor dari India
Mengutip keterangan dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, rencana impor massal ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri. Menurut Joao, produksi lokal selama ini hanya mencapai sekitar 70 ribu unit per tahun.
"Alasan pertama, kita pertama karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan, sehingga kalau kita ambil semua di lokal nanti itu kan mengganggu industri logistik yang lain-lainnya. Sehingga untuk menjaga harmonisasi kita buka ruang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat agar punya alternatif-alternatif, sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair," papar Joao saat menjawab pertanyaan media di Jakarta, Jumat (20/2).
Kritik terhadap Rencana Impor
Rencana impor 105 ribu pikap dari India ini telah menuai berbagai kritik dari berbagai pihak. Beberapa kalangan menilai langkah ini bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung industri otomotif dalam negeri dan program substitusi impor yang telah dicanangkan sebelumnya.
Dasco menegaskan bahwa penundaan ini diperlukan untuk memastikan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR, serta untuk mempertimbangkan dampak ekonomi yang lebih luas dari kebijakan impor skala besar ini. "Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," imbuh Dasco menegaskan posisi DPR dalam hal ini.
Rencana impor pikap India untuk Koperasi Merah Putih ini masih akan menunggu keputusan final dari pemerintah setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan kerja luar negeri dan melakukan pembahasan mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
