Ketua Komisi X DPR Dorong Pemasangan Peredam Suara di Lapangan Padel
DPR Dorong Peredam Suara untuk Atasi Kebisingan Lapangan Padel

Ketua Komisi X DPR Desak Aturan Peredam Suara untuk Lapangan Padel

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi sorotan publik terhadap kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas olahraga di lapangan padel, yang dilaporkan mengganggu kenyamanan warga dari pagi hingga larut malam. Dalam pernyataannya pada Jumat (20/2/2026), Hetifah menekankan bahwa operasional lapangan padel di mana pun harus memprioritaskan kenyamanan dan ketertiban lingkungan sekitar.

"Aktivitas olahraga tersebut tetap harus memperhatikan aspek kenyamanan dan ketertiban lingkungan," tegas Hetifah saat dihubungi oleh media.

Dorongan untuk Pemerintah Daerah

Hetifah mendorong pemerintah daerah untuk memastikan bahwa izin operasional lapangan padel mematuhi aturan yang berlaku. Dia mengusulkan agar syarat penggunaan peredam suara diwajibkan, sehingga aktivitas di lapangan padel tidak lagi menjadi sumber gangguan bagi masyarakat.

"Saya mendorong pemerintah daerah untuk memastikan setiap pembangunan lapangan padel memenuhi aturan tata ruang dan analisis dampak lingkungan, termasuk standar ambang batas kebisingan," jelasnya.

Lebih lanjut, Hetifah menambahkan, "Jika diperlukan, pengelola mesti memasang peredam suara serta membatasi jam operasional agar tidak mengganggu warga sekitar." Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan perkembangan olahraga padel dengan hak-hak warga untuk hidup tenang.

Respons terhadap Keluhan Warga

Isu ini muncul setelah seorang warga di kawasan Haji Nawi, Jakarta Selatan, mengeluhkan kebisingan dari usaha lapangan padel yang berlokasi dekat rumahnya. Keluhan tersebut viral di media sosial Threads pada Kamis (19/2/2026), di mana warga menyebut suara bising mengganggu aktivitas sehari-hari.

Warga telah melaporkan keluhannya melalui aplikasi JAKI dan kanal resmi Pemprov DKI Jakarta, bahkan menandai akun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di media sosial, namun belum mendapatkan respons yang memadai.

Tanggapan dari Pemerintah DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya buka suara mengenai masalah ini. Dia mengumumkan akan memanggil para pengelola dan stakeholder terkait dalam waktu dekat untuk membahas persoalan kebisingan lapangan padel.

"Minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya minta dipresentasikan," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta. Pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perizinan dan operasional usaha padel sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pandangan Positif dengan Catatan

Hetifah memandang meningkatnya popularitas olahraga padel sebagai hal yang positif bagi masyarakat. Namun, dia menekankan bahwa perkembangan ini tidak boleh mengabaikan kepentingan umum.

"Intinya, olahraga harus berkembang, tetapi tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan masyarakat," sebutnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya menemukan solusi yang berkelanjutan untuk konflik antara aktivitas rekreasi dan kehidupan warga.

Dengan desakan dari Komisi X DPR dan respons dari pemerintah daerah, diharapkan langkah-langkah seperti pemasangan peredam suara dan pembatasan jam operasional dapat segera diimplementasikan, menciptakan harmoni antara penyuka olahraga padel dan masyarakat sekitar.