Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan merespons wacana aksi demonstrasi besar-besaran pada Juli 2026 yang belakangan ramai diperbincangkan. Koordinator Isu Politik dan Demokrasi BEM SI Kerakyatan, Kaleb Otniel Aritonang, mengatakan organisasinya masih melakukan kajian terkait berbagai isu yang berkembang sebelum menentukan sikap.
Kajian Komprehensif Sebelum Aksi
Menurut Kaleb, setiap aksi demonstrasi, terlebih yang dilakukan oleh mahasiswa, harus didahului kajian yang komprehensif. Sebagai kalangan akademisi, proses kajian dan konsolidasi menjadi dua hal penting yang harus dilakukan sebelum mengambil langkah aksi. Ia mengungkapkan, BEM SI Kerakyatan saat ini juga tengah menggelar konsolidasi nasional di Bandung. Hasil konsolidasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan arah gerakan organisasi ke depan.
Kaleb menegaskan mahasiswa tidak boleh bersikap reaksioner dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, setiap persoalan harus dilihat secara menyeluruh dari berbagai perspektif sebelum menentukan sikap. Karena itu, ia memastikan setiap langkah yang diambil BEM SI Kerakyatan akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Independensi Gerakan Mahasiswa
Selain mengedepankan kajian yang komprehensif, Kaleb mengatakan BEM SI Kerakyatan juga berupaya menjaga independensi gerakan. Menurut dia, tidak tepat jika langsung menuding adanya pihak yang menunggangi gerakan mahasiswa. Oleh sebab itu, BEM SI Kerakyatan memilih untuk tidak tergesa-gesa mengambil sikap. Ia menilai partisipasi seluruh elemen di dalam organisasi menjadi hal penting dalam menentukan arah gerakan.
Tak hanya di tingkat pusat, kajian juga dilakukan di berbagai daerah. Kaleb menyebut para koordinator isu dan koordinator wilayah telah menginstruksikan anggota untuk aktif mengkaji persoalan-persoalan kebangsaan yang berkembang saat ini. "Ada koordinator isu dan koordinator wilayah memang menginstruksikan untuk segera mengkaji isu-isu bangsa per hari ini, dan memang perlu ada keterlibatan aktif dalam seluruh anggota BEM SI Kerakyatan untuk bisa menilai ataupun memandang isu-isu yang memang sedang beredar di dalam masyarakat terhadap bangsa ini," ucap Kaleb.
Respons Kepala BIN dan Kapolri
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Herindra, merespons santai namun tetap waspada terkait rencana aksi demonstrasi besar pada Juli 2026 yang diwacanakan sejumlah elemen mahasiswa. Aksi tersebut disebut akan digelar apabila pemerintah dinilai gagal memperbaiki kondisi ekonomi nasional dalam tenggat waktu yang telah mereka sampaikan. Herindra mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan nasional. “Ah yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan. Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya,” ujar Herindra saat dimintai tanggapan oleh wartawan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (11/6/2026).
Senada dengan Kepala BIN, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menanggapi rencana aksi tersebut. Kapolri menegaskan bahwa Polri menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan secara tertib dan konstruktif. “Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang konstruktif,” kata Listyo, Rabu (10/6/2026). Listyo memastikan jajaran kepolisian akan mengawal setiap kegiatan penyampaian aspirasi agar tetap berjalan aman dan tidak mengganggu ketertiban umum. “Kami, Polri, tentunya akan terus menjaga agar apa pun bentuk kegiatan dan aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang konstruktif dan terukur. Dan itu menjadi imbauan kita bersama di tengah situasi yang ada,” tambahnya.
TNI Siaga Penuh Jaga Keamanan
Dari pihak militer, Mabes TNI menegaskan kesiapan penuh dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dari berbagai potensi gangguan. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyatakan seluruh prajurit selalu berada dalam kondisi siaga untuk menjalankan tugas kapan pun diperlukan. "Ada demo, nggak ada demo, TNI siap 24 jam. Kalau saya bilang bukan 24 jam lagi, jam kerja saya 25 jam, 8 hari. Jadi kalau mau dikerahkan sekarang, kami siap," tegas Brigjen Muhammad Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026). Meski demikian, Nas menegaskan hingga saat ini TNI belum melakukan langkah pengamanan khusus ataupun pengetatan yang berlebihan terkait isu pergerakan massa tersebut. "Belum sampai ke sana. Belum," singkat Nas.
