Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah berpihak kepada petani dan nelayan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara RI. Dalam acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026), Zulhas menyatakan Indonesia tidak menganut paham neoliberalisme dalam pasar bebas.
Kritik terhadap Neoliberalisme
Zulhas mengkritik paham neoliberalisme yang mengedepankan impor jika suatu negara tidak memiliki komoditas. Menurutnya, prinsip tersebut tidak cocok untuk Indonesia. "Ini kalau diteruskan, bisa saja kita maju, tapi bisa seperti bubble," ujarnya. Ia mencontohkan, jika harga produksi beras dalam negeri lebih tinggi dibanding Thailand atau Vietnam, paham neoliberal akan menganjurkan impor. Namun, Zulhas menolak pendekatan tersebut.
Swasembada sebagai Kedaulatan
Zulhas menegaskan bahwa swasembada pangan adalah bentuk kedaulatan dan kehormatan bangsa. "Kita beda, Pak. Sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pancasila. Kita harus berdaulat, swasembada itu kedaulatan, kedaulatan itu kehormatan," tegasnya. Ia menyebut kehormatan ini milik 170 juta rakyat Indonesia yang terdiri dari petani, nelayan, dan peternak.
Negara Berpihak pada Rakyat
Menurut Zulhas, keberpihakan kepada petani dan nelayan adalah perintah konstitusi. "Jadi harus ada berpihak kepada mereka, sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pancasila. Bukan cuma sekadar angka-angka, kalau kita berpihak kepada mereka, kalau kita swasembada, artinya mereka punya kehormatan, kenapa punya kehormatan? Dia produktif, ada pemberdayaan," pungkasnya. Ia menambahkan bahwa swasembada memastikan petani dan nelayan merasa terhormat di negara sendiri.
