Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Tanah Papua pada 20 hingga 22 April 2026. Kunjungan ini mencakup Kabupaten Nabire, Mimika, Yahukimo, Sorong, dan Raja Ampat. Agenda utama adalah memastikan percepatan pembangunan, khususnya di Daerah Otonomi Baru (DOB), serta memperkuat layanan publik sebagai wujud kehadiran negara di Papua.
Tinjau Infrastruktur dan Layanan Publik di Yahukimo
Salah satu titik kunjungan utama adalah Kabupaten Yahukimo. Dalam agenda tersebut, Wapres Gibran meninjau Sekolah Kristen Yahukimo untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik. Selain itu, ia juga mengunjungi RSUD Dekai untuk melihat langsung layanan kesehatan, serta menyambangi Koramil 1715/06 Dekai sebagai bagian dari peninjauan fasilitas pendukung di wilayah tersebut.
Sejalan dengan agenda tersebut, Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah DOB. Ia menyebut sejumlah daerah telah menunjukkan perkembangan signifikan. “Untuk Papua Tengah, kantor gubernur ditargetkan selesai Desember 2026, sementara Papua Pegunungan masih dalam tahap perencanaan,” katanya.
Target Operasional DOB 2028 dan Dorong Konektivitas
Ribka menjelaskan bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI dan kementerian terkait menargetkan seluruh DOB di Papua dapat beroperasi penuh pada tahun 2028. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti bandara dan pelabuhan terus didorong guna memperkuat konektivitas antarwilayah. Pihaknya berharap pada tahun depan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pelabuhan juga menjadi perhatian strategis karena berpotensi meningkatkan arus logistik sekaligus mendorong pendapatan daerah. “Dengan pengelolaan yang baik, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” terang Ribka.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, memastikan kondisi keamanan di Yahukimo relatif kondusif. Stabilitas wilayah dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan di Papua. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan pemenuhan komitmen yang sebelumnya sempat tertunda karena adanya agenda yang harus segera ditangani di Jakarta. Pihaknya menyebut Wapres Gibran juga telah mencatat sejumlah kekurangan fasilitas yang akan segera ditindaklanjuti di tingkat pusat. Pemerintah memastikan temuan di lapangan akan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian setibanya di Jakarta. “Beberapa kekurangan beliau catat, termasuk laporan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Pulang dari sini akan rapat,” tutur Djamari.
Rangkaian kunjungan ini menegaskan fokus pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Upaya tersebut menitikberatkan pada peningkatan layanan dasar, penguatan infrastruktur, serta stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan. Turut hadir dalam kunjungan ini antara lain Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar.
