Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa posisi kepala daerah saat ini tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan berlapis, mulai dari tekanan global hingga tuntutan pelayanan publik di tingkat lokal. Hal ini disampaikan Bima Arya saat membuka kegiatan di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan pada Selasa, 5 Mei 2026.
Tiga Tantangan Utama Kepala Daerah
Menurut Bima Arya, terdapat tiga tantangan utama yang harus dihadapi kepala daerah secara bersamaan. Pertama, dinamika global seperti geopolitik dan inflasi. Kedua, perubahan kebijakan nasional yang terus terjadi. Ketiga, ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik. "Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi oleh teman-teman Kepala Daerah yang mungkin agak berbeda dibanding generasi pertama Kepala Daerah langsung," ujarnya.
Kualitas yang Harus Dimiliki Kepala Daerah
Bima Arya menekankan bahwa kepala daerah tidak cukup hanya cerdas. Mereka juga harus terampil dan dapat dipercaya. "Cerdas saja tidak cukup kata Presiden kalau tidak terampil. Terampil itu secara teknis bisa cepat begitu, tapi terampil belum tentu handal. Handal itu trusted atau terpercaya. Kata Presiden ya harus handal, bisa dipercaya, kedua terampil, cepat, dan ketiga cerdas," tegasnya. Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi, termasuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan sektor seperti reklame, parkir, hingga kerja sama dengan sektor swasta.
Pentingnya Sinergi Lintas Sektor
Selain itu, Bima Arya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang lebih konkret dan tidak hanya bersifat formal. "Dan targetnya tentu dari forum ini nanti ada agenda-agenda yang akan diturunkan dalam aksi yang lebih konkret, karena kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral," jelasnya.
Strategi Pengendalian Inflasi Daerah
Sejumlah kepala daerah juga memaparkan strategi di wilayah masing-masing. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyebut program SITI HAWA LARI mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui integrasi peternakan itik. "Di sini lah masyarakat kami mintakan kepada Bupati dan Walikota untuk paling utama menyiapkan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembesaran dari pada itik tersebut. Ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan dari pada masyarakat yang ada di kalsel," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Sukamara, Masduki, memaparkan langkah pengendalian inflasi melalui operasi pasar, subsidi, hingga bantuan langsung tunai (BLT). "Upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan juga diperkuat melalui Gerakan Tanam Cepat Panen, Bantuan Petani dan Nelayan hingga penyaluran BLT hingga pasar murah bersubsidi," terangnya.
Di sisi lain, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menekankan pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas SDM dan regulasi tenaga kerja lokal. "Kami punya Perda yang menjelaskan pemberi kerja wajib memperkerjakan tenaga kerja asli orang Bontang paling sedikit 75 persen, ini salah satu yang mendongkrak (penurunan) angka pengangguran di Kota Bontang," pungkasnya.
