Wamendagri Ribka Haluk Paparkan Kemajuan Pembangunan DOB Papua Usai Dampingi Wapres Gibran
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, baru-baru ini mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke Tanah Papua. Kunjungan ini mencakup beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Nabire, Mimika, Yahukimo, Sorong, dan Raja Ampat, dengan fokus utama pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik di Daerah Otonomi Baru (DOB).
Fokus pada Infrastruktur dan Layanan Dasar
Dalam kunjungannya, Gibran meninjau Sekolah Kristen Yahukimo untuk memeriksa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mengunjungi RSUD Dekai dan Koramil 1715/06 Dekai guna mengevaluasi layanan kesehatan dan keamanan. Ribka menegaskan dukungan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di DOB, menyebutkan bahwa beberapa provinsi telah menunjukkan kemajuan signifikan.
Papua Selatan telah memiliki fasilitas pemerintah yang beroperasi, sementara Papua Barat Daya telah menyelesaikan proses pembangunannya. Untuk Papua Tengah, kantor gubernur ditargetkan selesai pada Desember 2026, sedangkan Papua Pegunungan masih dalam tahap perencanaan. Ribka menjelaskan bahwa pemerintah pusat, bersama DPR RI dan kementerian terkait, menargetkan seluruh DOB di Papua dapat beroperasi penuh pada tahun 2028.
Penguatan Konektivitas dan Stabilitas Keamanan
Pembangunan infrastruktur pendukung seperti bandara dan pelabuhan terus didorong untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Ribka berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun depan, dengan pengembangan pelabuhan menjadi perhatian strategis untuk meningkatkan arus logistik dan pendapatan daerah. "Dengan pengelolaan yang baik, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan," ucap Ribka.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, memastikan bahwa kondisi keamanan di Yahukimo relatif kondusif, yang menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan. Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan pemenuhan komitmen yang sebelumnya tertunda karena agenda mendesak di Jakarta.
Tindak Lanjut dan Koordinasi Pemerintah
Gibran telah mencatat sejumlah kekurangan fasilitas yang akan segera ditindaklanjuti di tingkat pusat. Temuan di lapangan akan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian setibanya di Jakarta. "Beberapa kekurangan beliau catat, termasuk laporan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Pulang dari sini akan rapat," tutur Djamari.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, serta Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar. Rangkaian kegiatan ini menegaskan fokus pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua, dengan menitikberatkan pada peningkatan layanan dasar, penguatan infrastruktur, dan stabilitas keamanan sebagai fondasi utama.
